PROFESOR SaMuEL P. huNtINGtON dari harvard university meru pakan salah satu dari para ilmuwan politik kontemporer yang memiliki pengaruh intelektual yang kuat di bidangnya.
Pada 1968 bukunya yang sangat terkenal, Political Order in Changing Society (yale university Press), diterbitkan. Buku ini sekarang ini dianggap sebagai karya klasik dalam ilmu perbandingan politik, dan sebuah buku penting bagi para pelajar yang ingin mengkaji berbagai persoalan politik yang dihadapi oleh negaranegara baru di asia, afrika, dan amerika Latin di tahuntahun awal modernisasi mereka. Dalam buku ini ia mencoba melihat mengapa, bagaimana, dan dalam kondisi apa keteraturan politik bisa dipelihara.
Pada 1991 The Third Wave (university of Oklahoma Press) diterbitkan. Dalam buku ini ia menjelaskan bahwa demokrasi terjadi secara bergelombang, dan bahwa dari 1974 dan seterusnya kita menyaksikan gelombang ketiga demokratisasi. Karyanya tersebut dengan demikian dicurahkan terutama untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana gelombang ketiga demokratisasi ini terjadi.
HUNTINGTON: DARI KETERATURAN KE DEMOKRASI
Dalam tulisan ini saya mencoba untuk mengulas The Third Wave. Fokus saya adalah posisi huntington menyangkut be berapa isu utama seperti keteraturan dan kebebasan, atau stabilitas dan demokrasi. Dalam bagian berikutnya dari tulisan ini saya men coba membandingkan kedua buku itu, dan melihat ba gaimana huntington, dalam The Third Wave, mengubah pendirian yang ia pegang dalam Political Order.
***
untuk memahami gagasangagasan huntington dan pen
tingnya buku Political Order, akan sangat membantu jika kita mu lai dengan gagasangagasan utama dari teoriteori perkembangan politik pada tahuntahun pertama setelah Perang Dunia II.
Menurut teoriteori ini, modernisasi politik (perkembangan politik) di Dunia Ketiga mengandaikan runtuhnya tatanan tradisional dan terbentuknya tatanan baru (modern), yang, dalam bentuknya yang mendasar, tidak akan jauh berbeda dari masyarakat modern dan demokratis di dunia Barat.
Karena itu, dalam mengkaji perkembangan politik di Dunia Ketiga, para teoretisi perkembangan politik menawarkan beberapa konsep kunci: urbanisasi, kemelekhurufan, mobilisasi sosial, munculnya media, diferensiasi struktural, dan sekularisasi budaya. terlepas dari semua perbedaannya, menurut William Liddle, asumsi dasar dari konsepkonsep kunci ini menunjuk pada satu arah: demokratisasi [Dunia Ketiga] terjadi menurut ga ris pengalaman Barat.
Dengan kata lain, bagi teoriteori perkembangan politik tersebut, demokratisasi akan terjadi di negaranegara Dunia Ketiga sebagai akibat langsung dari kemelekhurufan yang semakin meluas, begitu banyaknya orang yang berpindah dari desakeperkotaan,transformasibudayapolitik,spesifikasipekerjaan dan ketrampilan, banyaknya informasi yang dihamparkan oleh media, dan seterusnya.
Salah satu contohnya kita bisa melihat pada karya Karl Deutsch. Bagi Deutsch, mobilisasi sosial (sebuah proses di mana bentuk utama komitmen sosial, ekonomi, dan psikologis lama terkikis atau hancur dan orang menjadi siap menerima polapola sosialisasi dan perilaku yang baru) akan mengarah pada demokratisasi. Dengan mengutip Karl Mannheim, ia menyatakan bahwa hancurnya tatanan lama dan masuknya orangorang ke dalam polapola baru keanggotaan kelompok, organ isasi dan komitmen yang relatif stabil merupakan proses demokratisasi yang mendasar. Baginya, tugas utama ilmu politik hanya membuat pengukuran mo bilisasi sosial lebih spesifik, dapat dihitung, dan dapat dipertanggungjawabkansecara empiris. Pemenuhan tugas itu akan menjawab pertanyaan tentang seberapa besar mobilisasi so sial diperlukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan (de mo kratisasi). Pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa demokratisasi terjadi, baginya, telah terjawab oleh konsep mobilisasi sosial tersebut.
Namun rantai krisis dan ketidakstabilan yang terjadi pada periode antara 1950an dan 1960an di Dunia Ketiga memperlihatkan kelemahan asumsi dasar tersebut. alihalih demokrasi, apa yang terjadi di negaranegara Dunia Ketiga adalah kudeta militer dan revolusi sosial, konflik etnis dan pemerintahan yang otoriter. tentu saja mobilisasi sosial dan urbanisasi terjadi. Namun negaranegara yang mengalami tingkat mobilisasi sosial yang tinggi dan tingkat pengenalan media
yang tinggi (misalnya Meksiko, Brasil, dan argentina) tidak bebas dari krisis politik; bahkan terdapat kecenderungan bahwa negaranegara ini mengalami tingkat ketegangan sosial yang relatif lebih tinggi dan ketidakstabilan yang lebih parah.
Di sini huntington muncul dengan berbagai penjelasannya. Ia menyatakan bahwa modernisasi menghamparkan pada orangorang tradisional bentukbentuk kehidupan baru, standarstandar kesenangan baru, serta kemungkinankemungkinan kepuasan baru. Pengalaman ini... memunculkan berba gai keinginan dan kebutuhan baru (hlm. 53). Dan jika muncul nya keinginan dan kebutuhan baru ini tidak terpenuhi, orangorang dengan mudah akan digiring ke dalam politik. Se lain itu, modernisasi mengubah keseimbangan antara wilayahwilayah pedalaman dan perkotaan. Dengan mendorong orangorang pedalaman masuk ke perkotaan (urbanisasi) misalnya, modernisasi menghamparkan kekuatankekuatan sosial yang secara potensial dapat dimobilisasi secara besarbesaran ke dalam permainan politik perkotaan. Dan dengan terus berkembangnya perkotaan, kelas menengah yang kemudian muncul akan menuntut andil yang lebih besar dalam politik nasional, yang pada gilirannya mendorong orangorang pede saan untuk mengimbangi hal itu (the Green Uprising).
Pendeknya, kita dapat berkata bahwa bagi huntington, modernisasi menghasilkan partisipasi politik (yang eksesif). Semua faktor yang inheren dalam modernisasimobilisasi sosial, meluasnya kemelekhurufan, berubahnya hubungan antara kota dan wilayah pedesaanmenghasilkan lebih ba nyak man usiamanusia politik yang sangat siap untuk terlibat dalam permainan politik. Penting di sini untuk melihat bahwa huntington tidak membedakan sebabsebab yang mendasari partisipasi politik: orangorang yang melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang korup dan para petinggi militer yang merancang kudeta untuk mendapatkan kekuasaan pada dasarnya sama. Semua sebab partisipasi digeneralisasi dalam konsepkonsep seperti mobilisasi sosial dan urbanisasi (dalam bagian terakhir tulisan ini, saya akan berusaha untuk menjabarkan implikasi logis dari generalisasi yang berlebihan atas sebabsebab partisipasi politik ini).
Kecuali jika disalurkan melalui berbagai lembaga (lembagalembaga politik, terutama partai politik), meningkatnya partisipasi politik yang inheren dalam modernisasi akan menyebabkan ketidakstabilan atau kekacauan politik. Dengan mengutip talcott Parsons, ia mengatakan bahwa institusionalisasi adalah proses yang dengannya organisasi dan prosedur mendapatkan nilai dan stabilitas (hlm. 12). Dengan kata lain, kita dapat mengatakan bahwa bagi huntington partisipasi yang tak tersalurkan sama artinya dengan para penari yang bergerak tanpa irama, pola, dan sekuenshasilnya hanyalah gerakan semata, bukan tarian, keliaran, bukan keberadaban. tepatnya, kekurangan lembaga inilah yang merupakan penjelasan utama mengapa selama periode antara 1950an dan 1960an di Dunia Ketiga terjadi kudeta demi kudeta, revolusi, ketegangan, dan krisis. agar gagasannya bisa dijalankan secara ilmiah, huntington mengajukan beberapa konsep untuk mengukur ting kat institusionalisasi sebuah sistem politik; yakni, adaptabilitas, kompleksitas, otonomi, dan koherensi. Dengan demikian, bagi huntington, makin dapat diadaptasi, otonom, kompleks, dan koheren lembagalembaga dalam sebuah sistem, maka makin stabillah sistem tersebut.
Jadi, kita dapat berkata bahwa konsepkonsep kunci dalam penjelasan huntington adalah partisipasi politik dan institusionalisasi. Bagi huntington, hubungan antara tingkat partisipasi politik dan tingkat institusionalisasi politik menentukan tingkat stabilitas politik. Dengan kata lain, ketidakstabilan politik bergantung pada rasio institusionalisasi dibanding partisipasi. Sebuah sistem politik dengan tingkat institusionalisasi yang rendah dan tingkat partisipasi yang tinggi adalah sebuah sistem yang disebut praetorian polity, yang dicirikan oleh tingkat ketidakstabilan yang tinggi. Sebaliknya, sebuah sistem dengan rasio institusionalisasi yang tinggi dibanding partisipasi disebut sebagai civic polity, yang dicirikan oleh keteraturan dan stabilitas politik. Di sini penting juga untuk melihat bahwa huntington menempatkan uni Soviet pada tingkat tertinggi dari civic polity (tipepartisipan).
Sebagian dari penekanan huntington yang kuat pada institusi dan institusionalisasi dapat ditemukan dalam penjelasannya tentang hubungan antara lembaga politik dan kep entinga npublik.Huntingtonmendefinisikankepentinganpublikdalam kaitannya dengan kepentingan konkret peme rintah. Ia juga mengatakan bahwa kepentingan publik adalah apapun yang memperkuat institusi pemerintahan. Di sini dia mengaburkan garis pemisah antara kepentingan publik (tujuan) dan lembaga politik (sarana)dan ketika dia pada akhirnya berkata bahwa kepentingan publik adalah kepentingan lemb aga publik, ia pada dasarnya sepenuhnya menghapuskan ga ris pemisah itu: ia menyamakan kepentingan publik dengan lembaga politik (hlm. 2425). Ia, misalnya, berkata bahwa apa yang baik bagi Kepresidenan [aS] adalah baik bagi negeri itu... kekuasaan kepresidenan sama dengan kebaikan masyarakat (hlm. 26). Contoh lain yang menarik adalah pandangannya bahwa lembagalembaga pemerintah hendaknya mendapatkan legitimasi dan otoritas mereka:
bukan dari tingkat di mana mereka mewakili kepentingan rakyat atau suatu kelompok, melainkan dari tingkat di mana mereka memiliki kepentingankepentingan yang khas terlepas dari semua kelompok lain. Para politisi seringkali berkata bahwa halihwal tampak berbeda setelah mereka mendapatkan suatu jabatan dibanding ketika mereka bersaing untuk mendapatkan jabatan tersebut. Perbed aan dalam perspektif inilah yang melegitimasi tuntutan pe me gang jabatan tersebut pada warga masyarakatnya. (hlm. 27)
Dengan demikian, kita dapat berkata bahwa huntington me lihat lembaga bukan sebagai suatu sarana untuk mewujudkan kehendak dan keinginan tertinggi rakyat. Baginya, lembaga adalah tujuan pada dirinya sendiri. Lembaga adalah kepentingan publik. Karena itu, apapun yang baik bagi pemerintah, bagi partai, bagi kepresidenan, maka hal itu pasti baik bagi negeri itu dan rakyatnya. Seorang ilmuwan politik menyebut cara pandang normatif terhadap lembaga ini sebagai suatu payung moral yang luas.
Dalam membaca Political Order, orang tidak dapat mengabaikan kesan bahwa huntington menempatkan keteraturan politik dan pemerintahan yang kuat dan otoritatif sebagai tujuan terpenting perkembangan politik. Lebih jauh, keteraturan politik bagi dia tampak bisa menggantikan modernisasi politik. Dalam hal ini, dia menulis bahwa persoalan utama di Dunia Ketiga bukanlah kebebasan, melainkan pem bentukan tatanan publik yang absah (hlm. 7). alasannya:
Orang tentu saja bisa memiliki tatanan keteraturan tanpa kebebasan, namun mereka tidak bisa memiliki kebebasan tanpa tatanan keteraturan (order). Otoritas harus ada sebelum ia dapat dibatasi, dan otoritaslah yang jarang ada di negerinegeri yang sedang mengalami modernisasi terse but, di mana pemerintah lemah di hadapan kaum intelektual yang terasing, para kolonel yang sangat ambisius, dan para pelajar yang liar. (hlm. 78)
Karena kecenderungan kuat untuk menempatkan ke teratur an dan otoritas pada tempat tertinggi dari proses poli tik ini, huntington melihat bahwa perbedaan antara demo kra si dan kediktatoran kurang penting dibanding perbedaan antar a pem erintahan yang lemah dan tidak efisien dengan pemerintahan yang kuat dan otoritatif. Dengan kata lain, bagi huntington, Distingsi politik paling penting di antara berbagai ne gara bukan menyangkut bentuk pemerintahan mereka, melain kan menyangkut tingkat pemerintahan mereka. (hlm. 1)
Ia menempatkan negaranegara komunis totaliter dalam kotak yang sama dengan demokrasidemokrasi liberal. Ia bahk an memujiyangpertamaitukarenaefisiensidanotoritasmereka.
...satu hal yang dapat dilakukan pemerintahanpeme rintahan komunis adalah memerintah; mereka mem per lihatkan otoritas yang efektif.
tantangan nyata yang diperlihatkan kaum komunis terhadap negaranegara yang sedang mengalami modernisasi bu kanlah bahwa mereka sangat baik dalam menumbangkan peme rintahan (sesuatu yang mudah), melainkan bahwa mereka sangat bagus dalam membuat pemerintahan (yang meru pakan suatu tugas yang jauh lebih sulit). Mereka mung kin tidak menyediakan kebebasan, namun mereka me nye diakan otoritas; mereka menciptakan pemerintahanpe me rintah an yang benarbenar bisa memerintah. (hlm. 8; huruf mi ring ditambahkan)
Dengan kata lain, apa yang dikemukakan huntington adalah bahwa keteraturan pertamatama harus ada sebelum segala sesuatu yang lain, bahkan dengan mengorbankan kebebasan, sebagaimana yang terjadi di dunia komunis. Dan meskipun huntington tidak menulis secara eksplisit dan mendetail tentang apa hubungan antara keteraturan dan pemerintahan yang kuat, penjelasanpenjelasannya cenderung membawa kita pada kesimpulan bahwa sebuah pemerintahan yang kuat adalah prasyarat mutlak bagi keteraturan politik.
Namun mengapa keteraturan dan otoritas yang kuat harus dilihat sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kebebasan Mengapa keteraturan dan kebebasan harus ditempatkan secara kronologis (pertamatama keteraturan, kemudian kebebasan) Bagi huntington, hal itu sangat jelas: jawabannya adalah bahwa di Dunia Ketiga, kebebasan akan mendorong partisipasi politik (yang eksesif), yang pada gilirannya akan menghasilkan kekacauan politik. Dan karena ia menganggap bahwa keti dakstabilan di Dunia Ketiga disebabkan oleh partisipasi politik yang eksesif tanpa adanya institusionalisasi yang memadai, kita kemudian cenderung menyimpulkan bahwa bagi huntington Dunia Ketiga cukup memiliki kebebasan. Pendeknya, mengutip katakatanya sendiri yang dinukil di atas, bukan kebebasan melainkan otoritaslah yang jarang ada di negerinegeri yang sedang mengalami modernisasi tersebut.
The Third Wave
Dalam Political Order, sebagaimana yang dapat dilihat di atas, ben tuk pemerintahan tidak dianggap sepenting tingkat pe merintahan. usaha huntington dengan demikian terpusat pada pertanyaan mengapa, bagaimana, dan dalam keadaan apa keteratur an politik bisa dicapai. Baginya, persoalan utamanya adalah ketidakstabilan politik; dan jawabannya adalah institusionalisasi politik. Dalam The Third Wave, sebaliknya, perhatian utamanya berfokus pada bentuk pemerintahan (demokrasi). Di sini dia mencoba untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana demok rasi terjadi. Stabilitas atau ketidakstabilan sebagai konsekuensikonsekuensi yang mungkin terjadi dari berbagai pertarungan politik untuk membangun demokrasi tidak dianggap penting bahkan untuk ditulis dalam sebuah subbab. Jadi, di sini kita melihat huntington yang berbeda, dalam pengertian bahwa per hatian utama yang ia geluti sebelumnya (tingkat peme rintahan) telah ditinggalkan, dan digantikan oleh perhatian pada demokrasi.
Sebelum kita bahas lebih jauh, penting untuk melihat secara singkat apa itu demokrasi bagi dia dalam buku ini. De mokrasi, menurut huntington, baik pada dirinya sendiri. Ia adalah tujuan pada dirinya sendiri. Ia juga memiliki beberapa fungsi: Ia memiliki konsekuensikonsekuensi positif bagi kebebasan in dividu, stabilitas dalam negeri, perdamaian inter nasional, dan amerika Serikat (hlm. xv). Dalam hal stabilitas politik, ia me nga takan bahwa sistem demokratis, dengan mem beri suatu ruang bagi oposisi dan ekspresi politik, jauh lebih kebal terhadap pergolakan revolusioner besar dibanding sistem otoriter (hlm. 29). Pendek kata, bagi huntington, demokrasi adalah suatu kebaikan bukan hanya karena hakikatnya sebagai penge jawantahan hasrat tertinggi manusia (kebebasan), melainkan juga karena fungsinya sebagai prasyarat bagi perdamaian dan stabilitas.
The Third Wave memperlihatkan pada kita bahwa proses demokratisasi memiliki fluktuasi dan gelombangnya sendiri.Sebuah gelombang demokratisasi adalah sebuah kumpulan transisi menuju pemerintahan demokratis yang terjadi dalam suatu periode waktu tertentu...". (hlm. 15). Bagi huntington, tiga gelombang telah terjadi di dunia modern. Gelombang pertama dan kedua diikuti oleh apa yang dia sebut sebagai ge lombang pembalikan, yakni kembalinya sekelompok negara ke da lam rezimrezim yang tidak demokratis.
Gelombang pertama terjadi antara 1828 dan 1926. Ia bermula ketika pemerintah aS menghapuskan syaratsyarat kepemilikan dan mengakui hak pilih universal orang dewasa bagi 50 persen populasi lakilaki kulit putihnya pada pemilu presiden 1828. Gelombang ini berakhir setelah Perang Dunia I ketika Mussolini, hitler, Salazar berkuasa dan memperkenalkan bentuk baru otoritarianisme di Eropa.
Gelombang kedua terjadi antara 1943 dan 1962. Gelombang ini bermula ketika tentara Sekutu mengalahkan Jerman, Italia dan Jepang. Gelombang ini juga ditandai oleh munculnya negaranegara baru di asia, afrika, dan amerika Latin yang lepas dari kekuasaan kolonial. Banyak dari negaranegara baru ini mencoba untuk mempraktikkan gagasangagasan demokratis dengan membentuk suatu jenis prosedur demokratis. Ge lombang pembalikan bermula ketika eksperimeneksperimen dengan demokrasi di negaranegara baru ini gagal, dan otoritarianisme militer atau birokratis mulai menghantui seba gian besar dari negaranegara itu.
Gelombang ketiga mulai pada april 1974. Gelombang ini bermula, sebagaimana yang dengan cerdas dikemukakan huntington, ketika sebuah stasiun radio memutar lagu Grandola Vila Morena di Lisbon, Portugis. Lagu ini merupakan suatu sinyal untuk memulai suatu gerakan militer yang mengak hiri kediktatoran Portugis. Setelah gerakan di Portugis ini, gerakangerakan demokratis di seluruh dunia mendapatkan kekuat annya dan muncul sebagai pemenang. Di yunani, Kara manlis memperoleh suara mayoritas dari rakyat dan me run tuhkan monarki. Di Spanyol, Juan Carlos dan Suarez memp eroleh persetujuan umum untuk membentuk majelis baru. Di Filipina, Ny. Aquino memimpin rakyat menghancurkan rezim Marcos. Dinegaranegara Komunis, Gorbachev memp eroleh kekuasaan untuk mempersiapkan revolusi yang mengu burkan sebagian be sar rezim totaliter di Rusia dan Eropa timur. Singkatnya, me nurut huntington, setelah april 1974, rezimrezim demokratis menggant ikan rezimrezim otoriter di sekitar 30 negara di Eropa, asia, dan amerika Latin. Dan di negarane gara lain, be gitu ba nyak liberalisasi yang terjadi da lam rezimrezim oto riter (hlm. 21).
Mengapa gelombang ketiga ini terjadi Menurut huntington, ada lima faktor yang memainkan peran yang pen ting dalam memunculkan gelombang ketiga tersebut.
Pertama, legitimasi rezimrezim otoriter yang menurun. Sebagai akibat melambungnya harga minyak pada awal dan akhir 1970an, rezimrezim otoriter menghadapi krisis ekonomi. Dengan sedikit pengecualian, menurut huntington, kebijakankebijakan rezimrezim tersebut untuk mengatasi krisis ini seringkali menjadikan keadaan ekonomi mereka memburuk; angka inflasi yang tinggi, depresi yang berkepanjangan, danutang yang semakin besar merupakan contohcontoh hasil kebijakan mereka. Karena semua inilah legitimasi mereka melemah. Di Filipina, misalnya, 90 persen minyaknya merupakan hasil impor. Ketika krisis minyak terjadi, Marcos terpaksa semakin ba nyak meminjam dari lembagalembaga keuangan inter nasional. Ia harus menukar lebih banyak sumberdayasumberdaya eko nomi negeri itu dengan dollar untuk membeli minyak. hasilnya: dari 1980 dan seterusnya, pendapatan per kapita di Filipina terusme nerus menurun; dan legitimasi Marcos semakin merosot saat krisis ekonomi ini semakin besar. Pendeknya, ketidak mam puan untuk memecahkan krisis eko no mi ini memperlemah alas an mengapa rakyat harus terus mendukung rezim oto riter.
Kedua, perkembangan ekonomi. Selama 1950an dan 1960an, dunia mengalami pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya belum pernah terjadi. Sebagai akibatnya, pada 1960an, misalnya, angka GNP negaranegara berkembang naik ratarata di atas 5 persen. Pada 1970an, pertumbuhan ekonomi glob al ini meningkatkan zona transisi ekonomi, dari level $300$500 sebelumperang ke kisaran $500$1.000. Pertum buhan ekonomi ini, menurut huntington, memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan demokrasi dalam dua hal. Di satu sisi hal ini memunculkan:
Sebuah perekonomian baru yang jauh lebih beragam, kompleks, dan saling terkait, yang semakin sulit dikontrol oleh rezimrezim otoriter. Perkembangan ekonomi tersebut memun culkan sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru di luar negara dan suatu kebutuhan fungsional untuk memindahkan pembuatan keputusan. (hlm. 65; huruf miring ditambahkan)
Di sisi lain, hal ini mendorong perluasan kelas menengah: bagian masyarakat yang semakin besar yang terdiri atas orangorang bisnis, kaum profesional, para pengusaha, para guru, para pegawai negeri, manajer, teknisi, dan para pendeta (hlm. 66). Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi menyuburkan benihbenih demokrasi dengan menciptakan dan memperluas masyarakat sipil.
Ketiga, berubahnya peran Gereja Katolik Roma. Pada 1970an, Paus menjadi lebih eksplisit dalam mengutuk pelanggaran hakhak asasi manusia. Pada 1979, yohanes Paulus II secara tersurat menyatakan gereja sebagai pengawal kebebasan. Dengan demikian, di negaranegara di mana gereja Katolik memiliki basis yang kuat (yakni, Polandia, Filipina, amerika Latin), para pendeta sangat terlibat dalam gerakangerakan demokratis. Contoh umum tentang bagaimana gereja memiliki andil yang sangat penting dalam membangun demokrasi bisa dilihat di Filipina pada awal 1980an dan di Polandia pada pertengahan 1980an.
Keempat, kebijakankebijakan global baru dari negaranegara dan oraganisasiorganisasi besar. Pada akhir 1980an, tulis huntington, sumbersumber utama kekuasaan dan pengaruh di duniaVatikan, EEC, amerika Serikat, uni Soviet sangat aktif mendorong liberalisasi dan demokratisasi (hlm. 86). amerika Serikat, misalnya. Pada puncak Perang Dingin pada 1960an dan 1970an, amerika lebih memilih untuk mendukung sebuah rezim otoriter daripada mengutuknya dan, karena itu, melihatnya menjadi sebuah negara komunis di bawah pengaruh uni Soviet. Namun ketika Carter, dan khu susnya Reagan, menjadi presiden, keseluruhan bahasa diplomasi global amerika berubah. Carter, Reagandan kemudian Gorbachev di uni Sovietmenjadikan pelanggaran hakhak asasi manusia sebagai salah satu agenda dunia.
terakhir, dampakdampak demonstrasi. Demokratisasi yang berhasil di sebuah negara mendorong demokratisasi di negaranegara lain. Karena revolusi komunikasi dunia melalui televisi dan mesin fax, efekefek ini menjadi lebih kuat dibanding yang terjadi pada dua dekade yang lalu. Efek demonstrasi yang paling dramatis, menurut huntington, terjadi di negaranegara komunis pada akhir 1980an ketika kekaisaran Soviet mulai runtuh.
Bagi huntington, kelima faktor ini sangat penting sebagai lingkungan yang mempersiapkan jalan menuju demokrasi. Mereka adalah faktorfaktor yang menjadi latar belakang, yang membantu mendorong para aktor politik memajukan demokrasi. Pendeknya, kelima faktor tersebut merupakan sebabsebab, namun demokrasi pada dasarnya maju dan berkembang karena adanya orangorang yang memunculkan sebabsebab tersebut: para aktor politik, para pembaharu di dalam pemerintahan yang ada, dan para pemimpin publik. Jadi, jika kita menganggap kelima faktor tersebut sebagai dorongandorongan sejarah, maka tindakan para aktor tersebut dalam perjuangan mereka mencapai demokrasi bisa dianggap sebagai membuat sejarah menjadi realitas. tindakan dan interaksi aktoraktor ini dengan demikian menentukan bagaimana demokrasi berjalan.
Menyangkut hal ini, menurut huntington, kita bisa mengidentifikasitigajenisprosesdemokratik.Pertama,transformasi.Di sini para aktornya adalah mereka yang berkuasa dalam rezim otoriter. Mereka memainkan peran penting dalam mengakhiri rezim otoriter tersebut dan mengubahnya menjadi sebuah rezim yang demokratis. Dengan kata lain, ini adalah suatu proses dari atas ke bawah. Kasus yang paling penting dari jenis ini terjadi di uni Soviet, ketika Gorbachev berkuasa.
Proses jenis ini terjadi terutama karena tidak terdapat oposisi yang signifikan di luar rezim tersebut, dan juga karena tidakadanya basis masyarakat sipil yang kuat. Ini juga terjadi karena para pembaharu di dalam rezim tersebut merasa bahwa keberlanjutan kekuasaan mereka hanya bisa terjaga jika mere ka berhasil mereformasi sistem otoriter yang ada. Menurut huntington, pada akhir 1980an, jenis demokratisasi ini terjadi pada enam belas dari tiga puluh lima negara yang tercakup dalam gelombang ketiga tersebut.
Kedua, penggantian. Di sini, berlawanan dengan proses transformasi tersebut, demokratisasi terjadi karena didorong oleh para pemimpin di luar rezim otoriter tersebut. Para pembaharu di dalam rezim itu lemah atau bahkan tidak ada. Kekuasaan diperoleh para pemimpin oposisi karena rezim tersebut menjadi semakin lemah. Penggantian umumnya terjadi pada rezim yang dianggap sebagai kediktatoran personal, sebagaimana yang terlihat di Filipina (Marcos), Rumania (Ceaucescu) dan Jerman timur (honecker).
Ketiga, transplacement. Dalam jenis ini, para pembaharu dan kaum oposisi bekerjasama untuk mengakhiri rezim yang ada dan menggantikannya dengan rezim demokratis. Di sini para pembaharu tersebut tidak mampu untuk mentransformasi sistem itu sendiri baik karena terdapat suatu koalisi yang sangat kuat di dalam pemerintahan yang memiliki kepentingan yang berlawanan dengan reformasi maupun karena mereka tidak melihat alasan yang cukup bagus untuk mempertaruhkan posisi yang mereka pegang di hadapan ketidakpastian perubahan. Karena itu, mereka harus dibantu dan didorong oleh tekanantekanan yang berasal dari kaum oposisi. Contoh kasus dari jenis ini adalah transisi panjang di Korea Selatan dan Polandia pada pertengahan 1980an. Selama 1970an dan 1980an, menurut huntington, sebelas negara mengalami jenis demokratisasi seperti ini.
Setelah menjelaskan apa itu gelombang ketiga de mo kratisasi, mengapa dan bagaimana hal itu terjadi, huntington menutup bukunya dengan bertanya apakah gelombang ketiga yang sekarang kita alami tersebut akan berlangsung terus atau akan segera diikuti oleh gelombang pembalikan ketiga. Ia mengatakan bahwa bagian terakhir bukunya tidak dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Namun dari bagian akhir bu kunya kita tahu bahwa baginya nasib demokratisasi, perluasan dan stabilitasnya, akan bergantung pada beberapa faktor, dan yang paling penting di antaranya adalah faktorfaktor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan kepemimpinan yang mumpuni. Sebagaimana yang dikemukakan di atas, pertum buhan ekonomi memunculkan masyarakat sipil. Ia mem unculkan orangorang yang merasa bahwa kebebasan bukan merupakan gantinya rotidan para pemimpin yang baik adalah mereka yang memahami perasaan ini, dan bekerja keras untuk mewujudkannya. Pertumbuhan ekonomi, kata huntington, membuat demokrasi menjadi mungkin; kepemimpinan politik menjadikannya nyata (hlm. 316).
***
Dengan mengulas Political Order dan The Third Wave sebagaimana yang kita lakukan di atas, kita bisa melihat bagaimanaHuntingtontelahberubahdalammendefinisikanpersoalan utama proses politik. Dalam buku yang pertama, persoalannya adalah ketidakstabilan politik; dalam buku yang kedua, apa yang ia tulis sepenuhnya tentang proses demo kratisasi. Bukuyangpertamajelasmemilikiandilyangsangatsignifikandalam wacana di bidang perkembangan politik; sem entara artipenting buku yang kedua dapat dilihat dari ring kasannya yang cerdas atas banyak karya intelektual sebelumnya yang mengkaji persoalan mengapa dan bagaimana demokratisasi terjadi. tentang Political Order, kritik kita dapat diringkaskan
dalam paragraf berikut:
Kita telah melihat bahwa huntington tidak membedakan sumbersumber otoritas. Sebuah pemerintahan yang mendapatkan otoritasnya dari teror dan penindasan yang kejam ditempatkan dalam kotak yang sama dengan pemerintahan yang mendapatkan otoritasnya dari kebebasan. Persoalan teror atau kebebasan dengan demikian kurang penting dibanding persoalan kuat dan efektifnya sebuah pemerintahan. Dengan memuji negaranegara komunis, huntington menjadikan kita berpikir bahwa tidak masalah jika kebebasan dihancurkan asalkan otoritas yang kuat bisa dibangun. Namun se bagaimana yang terlihat dari runtuhnya negaranegara komunis, otoritas yang kuat tanpa kebebasan bak rumah yang didirikan di atas pasir. Di sini kita juga bisa berkata bahwa sebuah otoritas yang kuat tidak niscaya berarti sebuah pemerintahan yang efektif: birokrasibirokrasi komunis gagal untuk secara efektif menyediakan kebutuhankebutuhan yang paling dasar dan sederhana bagi warga masyarakatnya.
huntington juga melakukan hal yang sama menyangkut
sumbersumber partisipasi politik. Semua jenis partisipasi digeneralisasi dalam sebuah istilah yang sangat luas, yakni mobilisasi sosial. hal ini dengan demikian menyangkal relevansi perbedaan antara para kolonel yang bernafsu akan kekuasaan dan melancarkan kudeta, dan para mahasiswa, kaum intelektual, dan para aktor politik yang lain yang melibatkan diri mereka dalam perjuangan politik karena tuntutan mereka akan kebebasan dan hakhak asasi manusia. Bagi huntington, dalam Political Order, para kolonel, intelektual, dan mahasiswa tersebut sama: mereka semua adalah instrumen kekacauan politik di Dunia Ketiga.
Dengan mengabaikan sumbersumber otoritas dan partisi pasi, ia juga tampak menutup mata terhadap kemungkinan bahwa sebuah otoritas yang kuat bisa menyalahgunakan kekuasaanya dan menyebabkan terjadinya ketidakstabilan. Ba gi nya pemerintah adalah kepentingan publik, dan kita mendapatkan kesan dari penjelasanpenjelasannya bahwa kepen tingan publik yang paling utama adalah keteraturan politik. Namun, dalam kenyataannya, sebagaimana yang dike mukakan Mark Kesselman, banyak pemerintahan kuat di Dunia Ketiga, demi untuk melanggengkan kekuasaan hegemonik mer eka, sa ngat suka melucuti lembagalembaga yang ada (par lemen, pe milu). Dengan kata lain, pemerintahan yang kuatdan bu kan hanya para kolonel, kaum intelektual yang terasing, dan para mahasiswajuga bisa menjadi faktor penyebab keka cauan politik.
Dengan demikian, huntington, dalam Political Order, sebagaimana yang dikemukakan Mark Kesselman, tidak mem beri ruang bagi pembenaran untuk menentang otoritas, meskipun otoritas tersebut korup.9 Di sini dia dengan mudah dapat dianggap sebagai seorang pembela otoritas yang korup, seorang konservatif yang lebih memilih kedamaian dengan penindasan ketimbang ketidakpastian perubahan yang dimunculkan oleh perjuangan untuk mengejawantahkan kebebasan dan keadilan.
Selain itu, penjelasanpenjelasan huntington juga mengandaikan bahwa keteraturan politik harus dilihat dalam kaitannya dengan partai politik. Baginya, sebuah otoritas yang kuat hanya bisa diteguhkan jika ia dididasarkan pada partaipartai politik yang kuat. Namun di sini huntington melihat partai po litik terutama sebagai instrumen keteraturan politik, bukan inst rumen perwakilan atau kontrol. Itulah mengapa ia menganggap bahwa salah satu ukuran kekuatan partai adalah otonomi. Sebuah partai politik kuat sampai tingkat di mana ia dapat menolak berbagai pengaruh dari kelompok dan lem baga apapun selain dirinya sendiri. Partai adalah sebuah lembaga yang bukan oleh dan untuk rakyat; ia adalah lembaga yang ditu jukan untuk kestabilan sistem.
Karena itu, baginya, pentingnya partai di Dunia Ketiga hanya terbatas sampai tingkat di mana mereka bisa menampung le dakan partisipasi yang dimunculkan oleh modernisasi. Posisinya dalam hal kebebasan masih sama: tidak ada satu hal pun dalam tulisannya tentang partaipartai politik yang menye butkan bahwa keberadaan mereka penting sebagai pengeja wantahan kebebasan, dan bukan hanya untuk alasan ins tru mental, stabilitas. Dengan kata lain, bahkan ketika ia ber bicara tentang partaipartaipolitik,iamasihterusmenggumamkanfilosofiutamanya:manusia bisa memiliki ke teraturan tanpa kebebasan, namun mereka tidak bisa memiliki kebebasan tanpa keteraturan.
Dalam The Third Wave posisinya berubah. transisi dari kekuasaan totaliter dan otoriter bukannya tanpa ongkos: ketidak stabilan dan ketidakpastian. Sebagaimana yang terlihat dari sejarah di negaranegara bekas komunis belakangan ini, demokratisasi sampai tingkat tertentu selalu disertai oleh kekerasan dan kekacauan politik. Jika huntington meyakini posisi yang sama, ia akan menulis tentang gelombang ketiga demokratisasi itu dalam nada yang skeptis. Ia akan mengutuk Gorbachev atas tindakantindakannya yang menyebabkan merosotnya otoritas pemerintahan yang kuat. Ia akan menulis beberapa nasihat bagi para mahasiswa di Cina bagaimana bagaimana melakukan demokratisasi dengan masuk partai (komunis).
Sebaliknya, kita bisa merasa bahwa huntington menulis The Third Wave dengan optimisme yang tinggi dan dengan senang hati. Ia bahkan memberikan saran tentang bagaimana mengakhiri rezimrezim otoriter, dan berkata: Jika [nasihat yang penuh nilai] itu menjadikan saya tampak seperti seseorang yang ingin menjadi seorang Machiavelli demokratis, biar sajalah (hlm. xv). Di sini ia melihat bahwa modernisasi [per tumbuhan ekonomi] bukan lagi merupakan persoalan bagi perkembangan politik; hal itu kini dilihat sebagai sebuah potensi, yang menjadikan manusia dan organisasi mampu berjuang demi kebebasan. Ia juga melihat, sebagaimana yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa sistemsistem demokratik, dengan memberikan ruang yang lebih luas bagi ekspresi dan oposisi politik, jauh lebih aman dari berbagai ketidakstabilan politik besar.
Dalam pengertian ini, bisa dikatakan bahwa The Third Wave merupakan suatu deklarasi tentang bagaimana posisi huntington sebelumnya telah ditinggalkan.
Pergeseran posisi huntington tersebut mungkin paling baik dipahami dari perspektif bagaimana sejarah itu sendiri berubah. Pada 1950an dan 1960an sejarah kita dicirikan oleh berbagai pergolakan politik besar yang disertai dengan tingkat kekerasan yang tinggi. Prague Spring, Revolusi Budaya, Perang arabIsrael, Perang Vietnam, Krisis Kuba, pembunuhan massal komunis di Indonesia, dan banyak peristiwa lain yang menggamb arkan patologi politik. Di amerika Serikat sendiri, 1960an merupakan salah satu dekade yang paling bergejolak: pembunuhan John dan Bob Kennedy, Martin Luther King, dan Malcom X, gerakan orangorang kulit hitam, dan gerakan mahasiswa antiperang dan antikemapanan.
Semua peristiwa ini memberi kesan bahwa dunia berada dalam kekuasaan anarki, dan bahwa tugas utama seorang pemimpin yang cakap adalah menciptakan suatu jenis keteraturan. Dan, bagi seorang profesor di salah satu lembaga terbaik di dunia, universitas harvard, yang secara mendalam membaca filsafat Burke, Niebuhr, dan Madison, tidak ada jawaban lainyang lebih masuk akal bagi persoalan ini selain konservatisme: suatu pemikiran dan kecenderungan politik bahwa memelihara keteraturan, menjaga lembaga yang ada di tengahtengah berbagai perubahan yang bergejolak secara moral unggul.
Namun sejarah berubah. Pada 1980an kita melihat kegagalan pemerintahan militer di banyak negara Dunia Ketiga. Selain itu, kita juga melihat Kegagalan Besar rezimrezim sosialis, yang mengakhiri Perang Dingin. Perubahanperubahan ini memunculkan suatu gelombang baru optimismekita sadar: salah satu babak yang paling berbahaya dalam sejarah telah berlalu.
Perubahanperubahan inilah, menurut saya, yang mem engaruhi huntington sehingga membuatnya kurang skeptis terhadap ketidakpastian kemajuan politik. Ia tidak bisa menahan gelombang optimisme baru tersebut.
