untuk memahami poin ini, mari kita cermati contoh se
derhana berikut ini. Di Indonesia, pertarungan politik paling penting sekarang ini terjadi di dalam negara, yakni antara kaum teknokrat dan kalangan nasionalisekonomi. yang pertama ingin menjadikan perekonomian negeri itu lebih liberal, sementara yang kedua ingin menjadikannya lebih protektif dan populis. Orangorang dari kedua kelompok tersebut menempati jabatanjabatan penting dalam berbagai lembaga pemerintahan (bank sentral, menteri perekonomian, komisi perencanaan industri, militer, sekretariat negara, parlemen, dan sebagainya).
Dalam keadaan seperti ini, mustahil bagi kita untuk mengatakan secara a priori apa itu kepentingan negara Orde Baru. arah kebijakankebijakan pemerintah diperselisihkan oleh kelompokkelompok yang saling bersaing tersebut (dan karena itulah mengapa kebijakankebijakan itu seringkali tidak koheren).
Sebagian teoretisi yang menegaskan pentingnya negara, dalam menganalisis negara Orde Baru, menyatakan bahwa terlepasdarikonflikantarakalanganteknokratdannasionalistersebut, kepentingan utama negara masih bisa dilihat dengan jelas, yakni mengakumulasi modal demi untuk menjaga le gitimasinya. Namun pandangan ini agak bodoh dan abstrak karena ia tidak memahami berbagai perbedaan besar antara kebijakankebijakan pasar bebas dan kebijakankebijakan nasionalistik.
Konsep otonomi negara hanya bisa dipahami jika ia terkait dengan tujuantujuan atau kepentingankepentingan tertentunegara.Dengandemikian,karenamendefinisikankepentingan negara merupakan suatu hal yang mustahil, argumen inti dari para teoretisi yang mengagungkan negara tersebut jadi membingungkan.
alasan kedua secara langsung terkait dengan alasan pertama: Konsep tentang otonomi tersebut melihat negara se ba
PERTIMBANGKAN KEMBALI MASyARAKAT 189
gai aktor yang padu, yang mempunyai suatu rasionalitas yang unik dan universalistik, serta mempunyai fungsifungsi yang jelas. Pandangan tentang negara ini sebagian dipengaruhi oleh hegel (yang melihat negara sebagai suatu badan organik, suatu kekuatan utuhpadu yang universal), dan sebagian dipengaruhi oleh Weber (yang menganggap bahwa birokrasi rasionallegal merupakan inti dari negara modern). Pandangan tentang negara yang utuhpadu inilah yang menjadikan me ngapa para teoretisi yang mengagungkan negaraseperti yang dikatakan almond jarang menegaskan apa yang mereka maksudkan dengannegaradalamdefinisiyangketat.
200 tahun yang lalu, ketika Louis XIV bisa mengatakan letat cest Moi, atau ketika Frederick II bisa menganggap dirinya sebagai der erste Diener des Staates, mungkin tidak mus tahil untuk melihat negara sebagai entitas yang mempunyai inti, suatu organisme utuh yang dipimpin satu orang. Sekarang ini negara telah berkembang menjadi sangat kompleks. Negara modern, seperti yang dikemukakan Schmitter, merupakan kum pulan agensi yang tak berbentuk, dengan batasbatas yang sangat tidak jelas, serta menjalankan berbagai macam fungsi yang sangat kabur. Kekuasaannya tidak lagi bergantung hanya pada satu orang atau lembaga, dan tindakantindakannya seringkali tidak sistematis (yang mencerminkan kenyataan bahwa bermacam aktor politik bersaing untuk memengaruhi arahtujuannya).
alasan ketiga: argumen para teoretisi yang menegaskan pen
tingnya negara tersebut gagal memahami perubahan politik. Drama besar transformasi politik terjadi di wilayah masyarakat. Negara Soviet runtuh bukan karena preferensipreferensinya berubah. Korea Selatan menjadi demokratis bukan karena neg ara Korea tibatiba menganggap ada kepentingan baru yang lebih baik dan lebih sesuai dengan masyarakat kelas menengah yang sedang muncul. untuk memahami transformasi politik kita per lu melihat lebih mendalam pada faktorfaktor seperti per ubahan teknologi, pertumbuhan atau kemerosotan ekonomi, mun culnya gagasangagasan politik baru (atau kembali bang kit nya gagasangagasan politik lama), serta berubahnya struktur kelas. argumen tentang otonomi negara tersebut dikemukakan
karena para teoretisi negara itu menganggap bahwa baik Marxisme maupun pluralismeliberal bersifat reduksionistik. Na mun ternyata pandangan mereka juga demikian halnya. Kon sep tentang otonomi tersebut menyebabkan kita menga baikan berbagai faktor yang perlu kita ketahui jika kita ingin memahami per ubahan politik.
Ketiga kelemahan argumen inti para teoretisi yang mengagungkan negara ini cukup memadai untuk me nyang kal fokus penyelidikan yang mereka lakukan. apa yang perlu kita lakukan sekarang adalah mempertimbangkan kembali ma syarakat. Semakin banyak buku yang membahas pokok per soalan ini. Dalam memahami perubahan politik di negarane gara bekas komunis, misalnya, konsep tentang masyarakat sipil sekarang sangat umum diterima. Dalam menjelaskan me ngapa sebagian negara asia timur bergerak ke arah demokrasi, se dangkan seba gian yang lain tidak, konsep tentang kelas menengah dan perpecahan sosial sekarang ini kembali dil irik. Saya menganggap pergeseran orientasi penyelidikan ini me rupakan suatu hal yang lebih baik.
Struktur dan Aktor:
Mengapa Politik Orde Baru Bertahan
PRESIDEN SOEhaRtO telah berkuasa selama lebih dari 28 tahun. Rezim Orde Baru (Orba) yang ia pimpin tidak mengalami perubahanapapunyangsignifikansejakkonsolidasiawalnyapadaakhir 1960an. Stabilitas politik ini sangat mengejutkan karena, di wilayah sosial dan ekonomi, Indonesia mengalami suatu perubahan yang sangat besar sebagai dampak pertum buhan eko nomi dan reformasi sosial yang cepat. tidak seperti thailand dan Korea Selatan, dan sampai tingkat tertentu tai wan, yang mengalami pertumbuhan ekonomi dan de mokratisasi politik yang berhasil, Orba Soeharto tampak sa ngat kuat dalam menahan tekanan apapun ke arah perubahan politik.
Memang, sebagian pihak akan menyatakan bahwa, bersamaan dengan keberhasilan ekonomi, terdapat beberapa perubahan politik dalam beberapa tahun terakhir ini di Indonesia. Soeharto kini memanfaatkan peran para elite sipilnya, dan bukannya para elite militer, dalam memobilisasi dukungan bagi pe merintah. Para pemimpin Islam, yang pernah dianggap sebagai salah satu musuh utama rezim tersebut, kini diberi kesempatan yang lebih luas di panggung politik nasional. Pers diizinkan untuk memiliki kebebasan yang lebih besar untuk mengkritik para elite kekuasaan, termasuk anakanak Soeharto yang sangat kuat. Para aktivis buruh dan mahasiswa diizinkan untuk menggelar berbagai demonstrasi politik asal tidak menyerukan konfrontasi langsung dengan pemerintah.
Namun semua hal baru dalam politik Orba ini tidak meyakinkan kita bahwa prinsipprinsip dasar otoritarianisme telah ditinggalkan: prinsipprinsip dasar politik, yang diteguhkan pada akhir 1960an, tetap tidak berubah; hubunganhubungan kekuasaan antara Soeharto, para perwira militernya, para teknokratnya, dan para wakil rakyat kurang lebih tetap sama. Se orang intelektual terkemuka Indonesia menyebut berbagai gelombang baru dalam politik Orba ini sebagai demokratisasi pinjaman (Budiman, 1992). hal ini berarti bahwa berbagai gelombang baru tersebut hanya dibolehkan berkembang oleh para penguasa sejauh kepentingan utama mereka tidak tersentuh. Namun begitu mereka melihat bahwa kepentingankepen tingan mereka terancam, mereka bisa dengan mudah menum pas berbagai gelombang ini, membungkam semua suara yang menyimpang, memberangus pers, dan menahan para mahasiswa. Pendeknya, tidak ada yang benarbenar berubah ke
cuali bahwa sekarang ini rezim otoriter tersebut sedang tersenyum.
Bagaimana kita menjelaskan terus bertahannya otoritarianisme Orba ini Mengapa Orba berhasil melawan berbagai reformasi yang mendasar, seperti penghapusan berbagai larangan bagi orangorang untuk mengadakan diskusi dan organisasi politik, perubahan dalam aturanaturan pemilu, restrukturasi politik kepartaian, dan sebagainya Di kalangan mereka yang mempelajari politik Indonesia, jawaban terhadap pertanyaanpertanyaan ini pada dasarnya bisa dibedakan menjadi dua kelompok. Di satu sisi, orangorang yang memberikan pen jelasanpenjelasan struktural. Mereka menekankan berbagai variabel struktural (ekonomi, sosial, budaya), baik dalam negeri maupun internasional, sebagai faktorfaktor yang menghalangi ber kembangnya demokratisasi dalam rezim Orba tersebut. Bagi mereka, pilihanpilihan para aktor politik dan tindakantin dakan mereka yang diniatkan atau tidak diniatkan merupakan sesuatu yang tidak relevan (Mackie 1990; young 1990; Robinson 1990; Budiman 1991). Di sisi lain, ada orangorang yang me nekankan peran para aktor (preferensi, pilihan, dan tindakan me reka) da lam membentuk arena politik Orba. terus ber tahannya politik Orba dianggap sebagai akibat dari tindakantin dakan sadar para pemimpin strategisnya (Liddle 1991 dan 1992).
Saya di sini ingin menyatakan bahwa hal terbaik yang dapat kita lakukan untuk menjawab pertanyaanpertanyaan tersebut secara teoretis eklektik, dalam pengertian sebagaimana dikatakan Kitschel (1992) bahwa kita hendaknya memadukan pen dekatan struktur dan pendekatan process-driven dalam menjelaskan perubahan rezim. Namun sebelum saya masuk ke da lam detaildetail penjelasan teoretis eklektik ini, kita harus mengakui bahwa baik teori struktural maupun teori yang berorientasi aktor telah memberi kita berbagai wawasan yang menarik tentang terus bertahannya rezim Orba. Mari kita lihat contohcontoh gagasan mereka.
Variabelvariabel yang paling sering ditekankan oleh kalangan struktural adalah lemahnya kelas menengah, atau kebergantungan kaum borjuis domestik pada negara dalam mengakumulasi modal. Bagi mereka, 25 tahun pembangunan kapitalis di bawah Orba telah menciptakan suatu keadaan di mana kelas menengah tidak mampu menyatukan diri mereka dalam sebuah kekuatan politik yang kuat untuk menuntut perubahan (tanter & young, ed., 1990; heryanto 1990). Kelas menengah tersebut sangat terpecahpecah sebagai akibat dari cara pemerintah mengorganisasi perekonomian: orangorang Cina minoritas mengontrol sebagian besar sektorsektor eko nomi penting, dan kelas menengah pribumi terpecahpecah me nurut garis regional, keagamaan, dan patrimonial.
Variabel yang paling sering ditekankan oleh para teoretisi yang berorientasi aktor adalah kemampuan Soeharto sebagai politisi dalam memecahbelah para calon lawannya dan memberi imbalan untuk menjaga kesetiaan para pendukungnya. Di sini tindakantindakan sadar Soeharto pada beberapa tahun terakhir, misalnya dalam menjaga keseimbangan antara militer, kekuatan politik Islam, dan para pemimpin sipil dalam pem erintahannya, dianggap sebagai ketrampilan seorang politisi ulung dalam menjaga pusat kekuasaan di tangannya. Stabilitas politik yang dinikmati rezim tersebut dilihat sebagai dampak langsung dari langkahlangkah strategis yang dijalankan oleh
Soeharto dan orangorangnya.
Kebutuhan untuk menjadi eklektik muncul karena masingmasing orientasi teoretis ini tidak memadai untuk menjelaskan persoalan persistensi (atau perubahan, jika ada) dalam politik Orba. Kelemahan utama kalangan strukturalis adalah bahwa mereka sangat deterministik dalam melihat hubungan antara struktur dan tindakan politik. Bagi mereka tindakantindakan politik hanya merupakan akibat dari variabelvariabel struktural (posisi ekonomi kelas menengah, atau konfigurasi kekuatankekuatan sosioekonomi, atau tingkat otonomi negara vis a vis masyarakat, dll.). Sejarah, bagi kalangan strukturalis, tidak dibuat oleh manusia, melainkan oleh kekuatankekuatan impersonal.
Meskipun benar bahwa faktorfaktor struktural penting (dan mungkin sangat penting), namun akan salah jika kita tidak memberi ruang bagi tindakan, bagi variabelvariabel kontingen yang dihamparkan oleh pilihanpilihan yang dibuat oleh para aktor strategis, bagi langkahlangkah politik yang diniatkan maupun tidak diniatkan. Sebagai contoh, tidak ada hambatan struktural bagi Soeharto untuk memilih Jenderal try Sutrisno dan Prof. habibie sebagai bawahan terdekatnya dalam jajaran kekuasaan tertinggi (ia dapat memilih beberapa jenderal atau profesor lain). Pilihan ini dibuat sepenuhnya berdasarkan pertimbangannya sendiri (dampak dari pilihan ini sangat penting dalam menjaga stabilitas rezim tersebut karena hal ini me muaskan tuntutan kalangan militer maupun elemenelemen penting dalam komunitas politik Islam).
Selain itu, dalam beberapa contoh sejarah kita tahu bahwa faktorfaktor struktural bisa diubah oleh tindakantindakan sadar para aktor politik. Proses demokratisasi di Korea Selatan dan thailand pada akhir 1980an dan awal 1990an mem per lihatk an bagaimana kelas menengah yang lemah mampu disa tukan sebagai sebuah kekuatan yang kuat, dipimpin oleh pa ra po litisi yang cerdas dan para mahasiswa yang berani, untuk melengserkan rezim militer otoriter yang secara ekonomi berhas il. Karena itu, di Indonesia, kenyataan bahwa kelas mene ngah lemah dan terpecah, misalnya, tidak bisa diambil begitu sa ja sebagai satusatunya faktor penting yang menjelaskan kega galan untuk mengubah rezim politik yang ada. terdapat para pe mimpin (sipil dan militer) yang mungkin bisa dianggap seb agai para pembaharu (misalnya, Petisi 50, abdurrahman Wahid, arief Budiman), namun kegagalan mereka sejauh ini dalam menggalang dukungan luas di kalangan kelas menengah untuk mereformasi sistem mungkin harus dicari sebabnya dalam cara mereka berkomunikasi dengan audiens yang lebih luas, atau dalam cara mereka mendefinisikan kepentingan rakyat, atauda lam pilihan yang mereka buat dalam memilih sek utu.
Di sisi lain, para teoretisi yang berorientasiaktor gagal melihat bahwa, sebagaimana dikemukakan Marx, Manusia membuat sejarah mereka, namun mereka tidak membuatnya persis sebagaimana mereka inginkan. Preferensi dan kepentingan para aktor politik dibentuk oleh lingkungan sosioekonomi di mana mereka berinteraksi satu sama lain. tindakantindakan me reka terbatasi oleh lingkunganlingkungan ini. tentu saja me reka mereka memiliki suatu tingkat kebebasan untuk bertindak, atau mengubah lingkungan. Namun melihat tindakantindakan ini tanpa memahami lingkungannya (misalnya, struktur sosioekonomi, hubungan ekonomi internasional, lembaga politik) berarti hanya mengulangi kesalahan para sejarawan klasik, yang berpandangan bahwa sejarah hanya hasil tin dakan orangorang besar.
Soeharto mungkin dinilai sejarah sebagai salah satu dari orangorang besar tersebut (karena alasan yang baik, atau buruk, atau keduanya). tindakantindakannya untuk mem elihara sistem tersebut sangat diperkuat oleh kenyataan bahwa per ekonomian telah berhasil dijalankan oleh para teknokratnya (karena itu ia memiliki lebih banyak uang untuk membeli ke setiaan). Selain itu, uuD 1945 memberinya berbagai kemung kinan kelembagaan yang bisa ia manfaatkan untuk menciptakan berbagai rintangan yang sangat kompleks bagi kaum oposisi. Ini hanya dua contoh (kita bisa mengemukakan lebih banyak) yang mungkin meyakinkan kita bahwa untuk memahami tindakantindakan para aktor politik penting (dalam kasus ini, Presiden Soeharto), kita juga perlu melihat pada faktorfaktor struktural atau kelembagaansuatu hal yang tampaknya gagal dilakukan oleh para teoretisi yang berorientasi aktor.
Pada titik ini, kita sekarang bisa masuk ke dalam masalah ek lek tisisme teoretis untuk memahami secara lebih baik politik Orba. argumen utama kami, yang diambil dari huntington (1991), adalah bahwa stabilisasi politik maupun demokratisasi politik merupakan fenomena yang kompleks. Mereka di se babkan oleh banyak kekuatan. Sebagian dari sebab ini di hasilkan oleh faktorfaktor struktural, sebagian yang lain tidak. Karena kompleksitas ini, kerangka teoretis kita pada dasarnya bersifat eksplanatoris, dan tujuan kita adalah mencapai suatu desk ripsiyangmenyeluruh,jikaperludenganmengorbankansofistikasianal itis (huntington, idem, hlm. xiiixiv).
Karena itu, dalam memahami persistensi politik Orba, kita tidak harus memilih apakah hanya menggunakan variabelvariabel struktural atau nonstruktural saja. Kita harus menggunakan keduanya. Kita menganalisis lembagalembaga politik Orba, jenis rezimnya, pembangunan ekonominya, struktur kelasnya, dan sebagainya, serta bagaimana mereka terkait satu sama lain, untuk memberi penjelasanpenjelasan struktural bagi persoalan yang sedang kita pelajari.
Dalam menjelaskan bagaimana para aktor membentuk bentuk politik yang sedang kita kaji, kita menganalisis bagai mana kepentingankepentingan dan tindakantindakan para aktor tersebut dibentuk dan ditentukan oleh faktorfaktor struk tural (jenis rezim, struktur kelas, logika pembangunan ekonomi, dll.). Determinisme harus dihindari di sini: struktur ekonomi, mi salnya, mungkin tidak memberi pilihan lain bagi para politisi kecuali mengikuti arahnya; namun para politisi yang mumpuni bisa melepaskan diri dari berbagai rintangan struktural dan men ciptakan sejarah.
