McLeod, antara lain, menganggap bahwa Bl tak perlu terlalu pusing memikirkan dan membatasi ekspansi jenis uang (M1danM2)yangtaklangsungmemengaruhiinflasi,misalnyaekspansi kredit perbankan, seperti yang selama ini BI lakukan. Faktoryangberdampakkuatterhadapinflasi,menurutnya,adalah peredaran uang primer (M0, yaitu lembaran bergambar Pak harto yang ada di dompet anda). Faktor iniah yang harus diperhatikan secara sungguhsungguh oleh BI.
Selain itu, berbeda dengan pandangan umum yang dianut ma syarakat selama ini, termasuk oleh para perumus di BI, McLeod berpendapat bahwa dunia perbankan kita (seluruh bankminusBI)takbertanggungjawabterhadaptingkatinflasi.alasannya sederhana: pencetak uang primer bukan mereka, melainkan BI. Dunia perbankan kita, dengan kata lain, tak berpengaruh apapun terhadap jumlah uang beredar. Bank hanya menjalankan fungsi intermediasi dan relokasi uang, dari satu pihak ke pihak lain, dari penabung ke peminjam. Implikasi semua ini: biarkan dunia perbankan bertindak sendiri dan lanjutkan liberalisasi perbankan yang selama ini terseokseok. terhadap kritik tajam dan terbuka semacam ini, apa yang BI lakukan apakah Prof. Soedradjad Djiwandono, Gubernur BI yang juga ekonom, kemudian tersinggung dan merasa dipermalukan apakah McLeod lalu dianggap orang asing yang hanya ingin menyebarkan paham liberalisme gontokgontokan di negeri kita apakah McLeod dituding tak mengerti SMP (Sistem Moneter Pancasila)
ternyata, seperti yang diuraikan secara rinci di Kompas, 22 Januari lalu, Soedradjad meninjau kritik dan argumen McLeod dengan dingin, sistematis, penuh percaya diri. Dalam satu hal, dia berkata bahwa sebenarnya pendapat McLeod agar BI memperhatikan perkembangan uang primer memang ber alasan. Dia dan McLeod, dalam soal ini, tak banyak berbeda.
Dalam hal lain, menurutnya, McLeod terlalu sederhana dalam melihat hubungan uang primer dan jenis uang lainnya. Karena deregulasi dan globalisasi di sektor keuangan, maka hubungan ini sudah menjadi lebih rumit. Kini telah terjadi decoupling antara M2, M1, dan MO. Karena itu, pengendalian inflasitakdapatdilakukandenganmengaturuangprimersaja.Faktor lain, seperti pinjaman bank, juga harus diperhatikan. artinya, apa yang BI lakukan selama ini sebenarnya tak terlalu keliru.
Soedradjad tentu tak membahas sesingkat dan sesederhana sebagaimana yang dapat saya sampaikan di sini. tapi yang penting bagi saya, terlepas dari benarsalahnya atau kuatlemahnya argumen yang disampaikan, Gubernur BI ini telah memberi contoh langsung tentang praktik pemerintahan by persuasion yang terbuka, besar hati, dan berlandaskan argumen yang
SOEDRADJAD, BRAvO 245
masuk akal. Buat dunia pemerintahan sekarang, contoh langsung seperti yang diberikan Soedradjad agaknya sudah mak in langka, dan karena itu makin mahal.
Kelangkaan demikian, misalnya, dapat dilihat dalam kontroversi pengelolaan sumber alam kita akhirakhir ini. Seperti yang kita tahu, tokoh seperti Kwik Kian Gie dan amien Rais saat ini sibuk mempertanyakan kecilnya keuntungan (10%20%) yang kita peroleh dari hasil penambangan sumber alam ki ta, baik di Irian maupun di Kalimantan. Sebaliknya, pihak asing yang mengelola sumber tersebut, seperti perusahaan Freeport, mengeruk untung luarbiasa (sekitar 80%). antara lain karena hal inilah maka amien Rais berkata bahwa kini ter jadi kezaliman ekonomi di negeri kita.
Bagi pejabatpejabat tertinggi yang terkait dengan urusan pertambangan, seperti Menteri Pertambangan dan Energi (Pak Sudjana sekarang, dan Pak Ginandjar sebelumnya), persoalannya tentu tak sesederhana tudingan Kwikamien. Mereka pasti mengerti persoalan sebenarnya. tapi di manakah suara mereka sekarang Di manakah penjelasan mereka tentang soal yang me libatkan duit triliunan rupiah ini Kenapa mereka diam Kalau tudingan Kwikamien keliru, di mana letak kekeliruannya Kenapa cuma Fachry ali, Bondan Winarno, dan Dr Sjahrir, yang notabene tak memiliki kaitan tanggungjawab apapun terhadap kebijakan dunia pertambangan kita, yang bicara menanggapi tudingan tadi
Kita masih bisa menambah lebih banyak lagi contoh semacam ini. Misalnya, dalam konteks yang agak berbeda, kita bisa melihat diamnya pimpinan Golkar terhadap kritik bahwa pemilihan calon legislatif (caleg) mereka sangat berbau nepotisme. yang jelas, saat ini sudah sangat jarang kita saksikan para pemimpin dari kalangan pemerintahan yang menyambut kritikan dan kontroversi secara head on, seperti yang dilakukan Soedradjad.
Entah kenapa, banyak pimpinan pemerintah rupanya berpikir bahwa diam adalah manifestasi kebijakan terbaik. A silent government is the best government. Malah anehnya, kalau toh mereka bicara, yang biasanya mereka sampaikan justru halhal trivial yang paling tak ingin kita dengar.
Dan karena itu pula, terhadap tokoh seperti Soedradjad kita harus katakan: Jalan terus, Bung! Penuhilah dahaga masyarakat akan pemimpin yang terbuka, bersedia beradu ar gumen, dan penuh percaya diri
15 Februari 1997
