Ekonomi
Ekonomi Indonesia pada 1995 memperlihatkan beragam tanda. Pada sisi yang positif, pertumbuhan ekonomi yang cepat terus ber lanjut, dengan pertumbuhan GDP 7,4%, melampaui perkir aan awal pemerintah, yakni 7,1%. Pada 1994, ketika angka GDP itu 6,9%, ada peringatan bahwa perekonomian terlalu ce pat tumbuh, namun pada akhir tahun tersebut indikatorin dikator harga memperlihatkanbahwaangkainflasibisadibendungdibawahlevel dua digit. Dalam hal investasi asing pada 1995, dari Januari hingga Juli saja jumlah investasi yang dise pakati mencapai $27,2 miliar, dibandingkan $23,7 miliar sel ama 1994. hal ini sangat mengesankan jika kita melihat bah wa krisis peso Meksiko menyebabkan para investor asing lebih berhatihati dalam menghadapi perekonomianperekonomian negara berkembang. tanda lain yang bagus adalah bahwa proses reformasi eko
nomi, yang dimulai pada 1983, terus berlanjut. Paket reformasi terakhir, yang diumumkan pada Juni 1994, bertujuan untuk me rombak aturanaturan investasi antiasing yang telah usang. Beberapa waktu kemudian, beberapa ekonom negeri ini yang propasar mulai memperingatkan tentang meluasnya kele tihan deregulasi di kalangan pada pembuat kebijakan, namun pada Mei 1995, langkahlangkah baru yang substansial dijal ankan dengan memotong cukai 6.030 item (64% dari jumlah total di mana cukai dikumpulkan) dan merancang rencana untuk mencapai tingkat yang lebih rendah pada tahun 2000. Pada November, Pt telkom (perusahaan telekomunikasi negara) sebagian diprivatisasi, mengikuti langkah yang sama yang sebelumnya diambil oleh Pt timah (tambang timah) dan Pt Indosat (satelit komunikasi). tujuannya adalah untuk mengubah struktur insentif perusahaanperusahaan besar negara dan mem berikan uang tunai pemerintah untuk mengurangi hutanghu tangnya yang semakin besar.
Pada sisi yang negatif, terdapat beberapa indikator yang memperlihatkan ancaman yang semakin besar terhadap catatan keberhasilan ekonomi negara ini. Angka defisit sekarang inimelonjak dari $3,4 miliar pada 1994 menjadi $6,5 miliar pada akhir 1995. Lonjakan yang hampir berlipat dua ini sebagian disebabkan oleh impor barangbarang modal yang melambung (karena peningkatan pesat investasi asing), dari $39,5 miliar pada 1994 menjadi $45,2 miliar. Sebab yang lain adalah bahwa ekspor negeri ini, khususnya ekspor nonminyak, tidak seberhasil sebagaimana tahuntahun sebelumnya. Pada Januariagus tus 1993, ekspor meningkat 23,84%, sementara selama periode yang sama pada 1995, pertumbuhan hanya 14,06%.
Faktor pertumbuhan ekspor yang melambat inilah yang ha rus paling diperhatikan negeri ini. hingga awal 1980an, pertumbuhan ekonomi Indonesia didorong terutama oleh ekspor minyak, namun dengan merosotnya harga minyak dan penye suaian kembali matauang dunia, pemerintah pada 1983 mulai melakukan deregulasi. Dalam 10 tahun berikutnya, pereko nomian tumbuh terusmenerus dengan angka yang mengesankan, di mana ekspor nonminyak berada di depan. hal ini tidak hanya menyediakan cadangan dana untuk membayar impor barangbarang modal yang diperlukan untuk membangun industriindustri modern, namun apa yang lebih penting: hal itu mengubah struktur ekonomi negara itu dari perekonomian yang bergantung pada minyak menjadi perekonomian yang lebih beragam dan berorientasi ke luar, sebagaimana pereko nomian macanmacan asia. Jadi, jika angka pertumbuhan 1995 yang melambat terus terjadi, hal itu jelas membahayakan ke berha silan negeri itu yang cukup mengesankan. Profesor Sumitro Djojohadikusumo, ekonom Indonesia paling terkemuka, barubaru ini memperingatkan bahwa jika tindakan perbaikan tidak diambil, Indonesia bisa seperti Meksiko.
Selain pertumbuhan ekspor yang melambat, tanda negatif lain adalah terus berlanjutnya apa yang seringkali disebut oleh para ekonom Indonesia sebagai ekonomi biaya tinggi. Benar bahwa paket deregulasi ekonomi tersebut cukup berjangkauan luas, namun jika dikaji lebih cermat, tampak jelas bahwa paket ini sejauh ini sebagian besar hanya menyentuh bagian termudah dari perekonomian, yakni sektor moneter. Sektorsektor riil yang secara langsung terkait dengan persaingan, produksi, dan biaya tetap berada dalam cengkeraman regulasi, kar tel, monopoli, restriksi, dan favoritisme pemerintah. Pada Juni, Bank Dunia menerbitkan sebuah laporan yang dengan ke ras memperingatkan berbagai dampak buruk dari berbagai penyimpangan ini pada daya saing ekonomi negeri ini. Namun, selama 1995 tidak ada tanda yang meyakinkan bahwa pemerintah bersiap untuk melucuti lembagalembaga dan praktikpraktik di jantung perekonomian berbiaya tinggi tersebut. terus bertahannya ekonomi riil yang sangat menyimpang
ini, di satu sisi, dan di sisi lain: 10 tahun rangkaian paket deregulasiserta dijalankannya manajemen makroekonomi yang baik di era Soeharto tersebuttampak mencerminkan ambivalensi Soeharto sendiri dalam hal perlunya meliberalkan pereko nomian lebih jauh dan pertarungan untuk memperebutkan ke kuasaan atas pembuatan kebijakan ekonomi di dalam pemerintahannya. Soeharto tampak menyadari bahwa liberalisasi merupakan kecenderungan global, dan bahwa tidak ada jalan masa depan lain bagi negeri itu kecuali mengikuti kecenderungan ini. hal ini tercermin dalam pertemuan aPEC di Bogor pada November 1994, di mana Soeharto mengejutkan banyak orang dengan sepenuhnya mendukung pembentukan suatu wilayah perdaganganbebasPasifikpada2015danmenyatakanbahwaIndonesia segera akan mengarah ke tujuan ini. tak diragukan, setelah pertemuan Bogor tersebut, Soeharto dengan segera menjadi pelopor perdagangan bebas dunia. Pada saat yang sama, bukan menjadi rahasia bahwa banyak dari penyimpanganpenyimpangan tersebutdalam bentuk monopoli, kartel, dan lisensi atau izin khusussebenarnya disebabkan oleh perusahaanperusahaan besar yang dimiliki oleh anakanaknya dan sanak keluarganya atau oleh konglomeratkonglomerat bisnis yang pemiliknya telah lama memiliki hubungan dekat de ngannya. Pada awal tahun itu, Soeharto membuat suatu kep utusan yang secara ekonomi bagus dengan menolak permin taan perlindungan bea 40% dari konsorsium Chandra asri, suatu proyek olefin $1,2 miliar yang sebagian dimiliki oleh salah seorang anaknya dan Prajogo Pangestu, seorang pengusaha CinaIndonesia yang me miliki hubungan dekat dengannya. Nam un, keseluruhan struk tur proteksi tersebut tetap utuh.
Sebagian karena alasan ini, pertarungan untuk memp erebutkan pembuatan kebijakan ekonomi di dalam pemer in tahannya terus berlanjutsebuah pertarungan yang sejak 1993 menunjukkan suatu indikasi bahwa keseimbangan kekuasaan semakin mengarah kepada kubu nasionalis dan prodirigis. Selama 10 tahun setelah deregulasi pertama pada 1983, para teknokrat propasar berada dalam posisi dominan dalam proses pembuatan kebijakan aktual. Kekalahan simbolis mereka terjadi ketika Soeharto, saat membentuk kabinet keenamnya pada 1993, menjadikan Ginandjar Kartasasmitaseorang insinyur yang sangat kritis terhadap para teknokrat tersebutkepala Dewan Perencanaan Nasional, sebuah jabatan yang selama lebih dari satu dekade berada dalam kendali Widjojo Nitisastro, ketua para teknokrat tersebut. Selain itu, Soeharto juga menyerahi dua kolega dekat B. J. habibie, Menteri Riset dan teknologi dan seorang nasionalis ekonomi terkemuka, dengan jabatan men teri Perdagangan dan transportasi. habibie juga merupakan ketua Ikatan Cendekiawan Muslim seIndonesia (ICMI) yang kontroversial itu.
Namun, pada akhir 1995, terdapat indikasi, meskipun sangat tentatif, bahwa pendulum tersebut berbalik arah. Pada De sember, Soeharto menggabungkan Kementerian Industri dan Perdagangan, dan mengangkat mantan Menteri Industri tungky ariwibowo, seorang pendukung deregulasi, untuk menge tuai kementerian super tersebut. hal ini berarti bahwa S. B. Joedono, seorang kolega dekat habibie, pada dasarnya dip ecat dari jabatannya sebagai Menteri Perdagangan. hal ini sangat mengejutkan, karena ini adalah kali pertama dalam 30 tahun kekuasaan Soeharto seorang menteri dipecat di tengahtengah masa jabatannya. apakah Soeharto, di pengujung tahun itu, menyimpulkan bahwa pembuatan keputusan ekonomi yang penting tidak boleh berada dalam tangan mereka yang tidak mendukung liberalisasi
terlalu dini untuk berkata bahwa dominasi para teknokrat
propasar akan dipulihkan pada 1996. Kelemahan utama mereka adalah ketidakmampuan mereka untuk menggunakan forumforum publik dan media massa untuk meyakinkan orang tentang kebaikan liberalisasi. Sejarah mungkin berada di pihak mereka dalam bentuk suatu kecenderungan liberalisasi global, yang juga memiliki para pendukungnya di Indonesia, namun mereka tampak puas untuk bergerak di belakang layar, dan sa ngat bergantung pada Soeharto yang ambivalensinya seringkali mengejutkan mereka. Mereka adalah para ekonom yang mumpuni, namun mereka politisi amatir. Sebaliknya, musuhmusuh mereka sangat baik dalam seni persuasi politik. Pandanganpandangan habibie terusmenerus dipromosikan dan dipertahankan di koran nasional ICMI, Republika. Selain itu, melalui ICMI, habibie terus memperluas basis kekuasaan yang dengannya dukungan publik bagi programprogram dirigis nya memuncak.
Sekarang ini tampak bahwa satusatunya kepastian adalah berlanjutnya pertarungan untuk memperebutkan kekuasaan itu sendiri; hasilnya masih belum pasti. harapan terbesar bagi para teknokrat, ironisnya, mungkin adalah semakin merosotnya angka pertumbuhan ekspor. Jika hal ini terjadi, Soeharto mungkin memutuskan bahwa ia tidak memiliki pilihan lain kecuali memberi mereka pengaruh yang lebih besar dalam pembuatan keputusan. Masa yang sulit memunculkan kebijakan yang bagus, sebuah aforisme yang terbukti benar pada 1983, mungkin juga memandu pilihan pada 1996.
Politik
Presiden Soeharto, sebagaimana biasa, merupakan pusat dari sebagian besar peristiwa politik pada 1995. apa yang mungkin paling mengejutkan adalah tentangan di pengadilan terhadap larangan presiden pada 1994 atas mingguan berita terkemuka, Tempo, yang dibredel karena laporan kritisnya tentang kontroversi di seputar pembelian pemerintah atas beberapa kapal perang usang Jerman timur. Goenawan Mohamad, ketua editor Tempo dan intelektual liberal terkemuka, mendatangi pengadilan untuk menentang hak pemerintah untuk melarang majalahnya. Ia adalah yang pertama melakukan hal tersebut, meskipun Soeharto telah menutup banyak publikasi sebelumnya. Goenawan tidak berpikir bahwa dia mungkin menang; ia bergerak untuk membuat suatu langkah simbolik dan membuktikan bahwa penindasan bisa ditentang. yang mengejutkan, pengadilan tinggi pada Mei dan pengadilan banding pada November menetapkan bahwa pelarangan tersebut ilegal dan me me rintahkan Menteri Informasi untuk memulihkan izin penerbitan Tempo. Namun masih ada dua rintangan besar: Tempo harus menang dalam pengadilan di Mahkamah agung dan keputusan tersebut harus diterapkan oleh pemerintah. Namun, keme nangan Goenawan tersebut, yang diberitakan secara luas di media nas ional, memperlihatkan kemauan pengadilan Indonesia untuk menjadi lebih independen vis--vis eksekutif yang dominan serta ketidaksetujuan publik yang semakin meningkat atas tindakan pemerintah yang sewenangwenang.
Perkembangan lain yang tidak lazim, pada paruh kedua ta hun tersebut, adalah munculnya beberapa organisasi baru kuasipolitik yang dicirikan oleh ambisi yang besar dan retorika nasionalis yang tajam. Salah satu organisasi ini, Persatuan Cendekiawan Pembangunan Pancasila (PCPP), sangat menarik perhatian media. PCPP dipimpin oleh para mantan pejabat penting, pensiunan jenderal, dan tokoh publik terkemuka, seperti Kharis Suhud (mantan jubir Parlemen), R. Suprapto (mantan gubernur Jakarta), dan Bambang triantoro (mantan ketua staf sosial dan politik tentara). Pada saat kelahirannya, PCPP mendapatkan dukungan dari beberapa pejabat tinggi di dalam peme rintahan, termasuk Menteri Pertahanan dan Keamanan, Jen deral Edi Sudradjat, dan Menteri Lingkungan, Sarwono Kusumaatmadja, yang juga mantan sekretaris jenderal Golkar, partai yang sedang berkuasa. Menurut para pendirinya, PCPP dibentuk untuk menyegarkan kembali semangat persatuan nasio nal di hadapan munculnya kecenderungan yang semakin besar ke arah sektarianisme (yakni, Islam) dalam kehidupan politik nasional. tentu saja, target kebenciannya adalah ICMI pimpinan habibie.
terlepas dari kedudukan para pendirinya dan dukungan dari beberapa pejabat birokrasi dan militer, tampak mustahil bahwa PCPP dan organisasiorganisasi yang serupa akan memiliki dampak yang penting dalam beberapa tahun ke depan. Sebagian besar pendirinya mendapatkan pengalaman politik mereka dalam birokrasi, bukan masyarakat, dan mereka tidak banyak memiliki kemampuan untuk membentuk organisasi di luar kerangka negara. Selain itu, para pejabat pemerintah yang mendukung mereka telah kehilangan pengaruh di dalam pemerintahan. Menteri Pertahanan, Sudradjat, misalnya, tidak memiliki kekuasaan yang pernah ia miliki saat menjabat sebagai ketua staf tentara. Seorang pengamat yang mengamati perubahan lanskap politik baru akan sangat terbantu dengan melihat pada hubungan yang berubah antara Soeharto dan militer, dan tumbuhnya gerakan Islam yang dipelopori oleh ICMI.
Di dalam militer, berbagai peristiwa penting terjadi baik di awal dan akhir tahun tersebut. Jenderal Wismoyo digantikan oleh Jenderal hartono sebagai kepala staf tentara pada Februari. Sebagai kerabat dekat Soeharto karena pernikahan dan perwira yang mumpuni, Wismoyo telah lama berada di posisi yang strategis di angkatan bersenjata dan jelas dipersiapkan untuk mengganti Jenderal Feisal tanjung sebagai komandan angkatan bersenjata sebelum masa Pemilu 199798 yang sensitif.WismoyomerupakanfigurutamadalamstrategiSoehartountuk mengurangi pengaruh orang kuat yang telah lama berkuasa di militer, Jenderal L. B. Moerdani, komandan angkatan bersenjata dari 198388 dan Menteri Pertahanan dari 198893. telah diperkirakan bahwa setelah dua tahun menjabat sebagai kepala staf tentara, Wismoyo akan diangkat sebagai komandan angkatan bersenjata, jabatan paling berpengaruh kedua di negara ini. Penggantiannya yang terjadi tibatiba, karena alasanalasan yang dikabarkan bersifat personal dan politis, sangat mengejutkan sebagian besar pengamat.
Jenderal hartono, kepala staf tentara tersebut, merupakan seorang perwira karier dengan latar belakang santri. Ia dikenal memiliki hubungan dekat dengan banyak kiai berpengaruh, dan berhasil meyakinkan mereka untuk secara terbuka mendukung Soeharto untuk masa jabatan presiden 19982003. Jenderal hartonobersama dengan Jenderal tanjung, komandan angkatan bersenjata yang santundianggap oleh banyak pengamat memimpin faksi para perwira hijau (warna yang dihubungkan dengan Islam) yang mendukung, atau tidak memusuhi, ke bangkitan kembali Islam belakangan ini. Pengangkatan hartono tersebut dengan demikian tampak mengukuhkan hubungan antara basis politik Soeharto yang paling kuat dan lamayakni angkatan bersenjatadengan para pendukung terbarunya, yakni para birokrat, politisi, dan Intelektual Islam yang terkait dengan ICMI habibie.
Pada Desember, Soeharto mempromosikan menantunya, Brigjen Prabowo Subianto, menjadi komandan Kopassus, Komando Pasukan Khusus, yang memainkan peran kunci dalam pendirian pemerintahan Orde Baru Soeharto pada akhir 1960an. Prabowo adalah anak seorang ekonom, Sumitro, dan menikah dengan Siti hediyati (titiek) Soeharto, yang akhirakhir ini sering diberitakan sebagai pengusaha perempuan yang sangat menjanjikan. Secara umum, promosi Prabowo ter sebut diberitakan secara baik oleh media besar, yang meng gam barkan dia sebagai komandan pasukan yang sangat cerdas dan perhatian dengan kepribadian yang rendah hati. Ia diberitakan sebagai seorang polyglot, yang fasih berbahasa Inggris, Jerman, Belanda, dan Prancis, yang menghabiskan waktu luangnya un tuk membaca berbagai macam buku. Reputasi awalnya yang penuh kekerasan selama bertugas di timor timur tidak dise butkan.
Sebagai komandan Kopassus, Prabowo telah menjadi pemain utama dalam politik militer, meskipun dia masih beberapa tingkat di bawah para pemimpin puncak angkatan bersenjata. Banyak pengamat di Jakarta melihat ia naik relatif cepat ke posisi komandan angkatan bersenjata. Ia bahkan dilihat sebagai penyelamat Soeharto, seorang perwira yang dapat dengan kuat memegang kendali generasi para perwira pascaMoerdani dan memberikan dukungannya kepada presiden setelah 1998. Penilaian ini sebagian tentu saja didasarkan pada hubungan keluarganya dengan Soeharto. Namun hal ini juga didasarkan pada reputasi kepemimpinannya yang semakin meningkat di da lam angkatan bersenjata, terutama di kalangan para perwira muda, dan juga karena ketrampilan politiknya yang luas. Di kalangankalangan Islam yang terkait dengan ICMI, misalnya, Prabowo dianggap sebagai sekutu. Meskipun penilaian ini mungkin benar, harus diingat bahwa pujian seperti ini akhirakhir ini juga dilimpahkan kepada Wismoyo dan para perwira lain sebelumnya.
Dengan keberadaan hartono dan Prabowo dalam posisi yang kuat, tidak diragukan bahwa Soeharto kini sepenuhnya memegang kendali lembaga yang paling penting di negeri ini. Ia sangat mungkin akan menggunakan kendali ini untuk menjamin pemilihan kembali dirinya dan memilih wakil presiden yang sepadan pada 1998. tekanan yang kuat dari berbagai kekuatan politik dalam masyarakat dapat mengubah keadaan ini, namun pada 1995 tidak banyak terdapat tandatanda tekanan dari bawah. Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) telah terpecahbelah sejak kerusuhan Medan pada 1994. abdurrahman Wahid dari Nu dan Megawati Soekarnoputri dari PDI, dua penentang Soeharto yang kuat, terusmenerus dihantam keras oleh pemerintah sepanjang tahun. Kekuatan politik yang paling kuat pada 1995 pada dasarnya adalah justru kekuatan yang sangat mendukung Soeharto: orangorang Islam di ICMI.
Dalam kongres kedua ICMI pada Desember, Menteri habibie terpilih kembali sebagai ketua untuk masa jabatan lima tahun kedua. Ketika ia terpilih pertama kali pada 1990 untuk memimpin organisasi intelektual muslim tersebut, habibieseorang insinyur lulusan Jerman yang hidup di luar negeri selama bertahuntahunadalah seorang politisi naif yang modal politiknya hanya kepercayaan Soeharto ke padanya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ia te lah membangun ketrampilan politik yang sangat bagus. Ke menangan mutakhirnya, misalnya, adalah penerbangan per tama Gatotkocosebuah pesawat berkapasitas 70 orang yang dibuat oleh perusahaan pesawat terbang milik negara yang ia pimpinyang disiarkan secara nasional. Dukungan ICMI paling kuat adalah di dalam birokrasi negara dan di kalangan kelas menengah, kaum profesional, dan para pengusaha Muslim yang ingin memiliki akses ke negara. Dalam beberapa tahun terakhir, ICMI memperluas basisnya dengan merangkul banyak kelompok, dan organisasi ini mengalami banyak kemajuan pada 1995. Indikator penting bagi perkembangan masa depan ICMI adalah pemilihan adi Sasono sebagai sekretaris jenderalnya. Sasono adalah aktivis LSM yang telah lama malangmelintang dan seseorang yang meyakini teori dependensiapernah me ner jemahkan Development of Underdevelopment karya andre Gunder Frank ke dalam bahasa Indonesiayang ingin memperluas basis dukungan massa ICMI secara besarbesaran selama lima tahun berikutnya. Isu yang ia angkat adalah ekono mi kerakyatan yang sangat populissebuah frase yang memiliki gaung sejarah yang sangat kuat dari masa Indonesia praSoeharto. hal ini juga mencerminkan kebencian umum yang semakin besar dan tersebar luas terhadap apa yang diang gap sebagai ketidakadilan ekonomi dan dominasi ekonomi oleh sejumlah kecil perusahaan besar, yakni apa yang disebut konglomerat, yang sebagian besar dimiliki oleh orangorang CinaIndonesia.
Hubungan Internasional
Menteri Luar Negeri ali alatas pernah menganggap persoalan timor timur sebagai sebuah kerikil dalam sepatu Indonesia. Pada 1995, tahun ketika Presiden Soeharto melanjutkan usahanyauntukmengangkatprofilinternasionalnegaranya,kerikiltersebut dapat dipastikan terasa seperti sebuah batu besar. Pada September, sebuah insiden kecil di sebuah kota di sebelah ba rat Dili, ibukota timor timur, memicu kerusuhan selama seminggu antara orangorang Katolik timor timur dan orangorang Muslim nontimor dan, dalam skala yang lebih kecil, orangorang Protestan. Insiden tersebut membuat banyak orang Islam Indonesia marah. Para mahasiswa melakukan protes di jalanjalan Jakarta, para pemimpin keagamaan mem buat petisi ke Parlemen, dan para intelektual menulis kolom yang me nyerukan perlunya tindakan keras terhadap gerakan kemerdekaan timor timur. Bagi banyak orang Islam, isu timor timur tersebut dalam waktu singkat diubah dari masalah hu bungan internasional dengan prioritas rendah, suatu masalah yang harus diselesaikan Menteri Luar Negeri, menjadi suatu ancaman yangsignifikanterhadapumat.
Kaum muda timor timur prokemerdekaan juga menggunakan sebuah strategi baru. Pada tahuntahun sebelumnya, mereka umumnya mengorganisasi berbagai demonstrasi di timor timur sendiri, yang salah satu akibatnya adalah pembantaian Santa Cruz pada November 1991. Namun, pada paruh kedua 1995, mereka memindahkan tempat utama mereka ke Jakarta. Lagi dan lagi, 5 sampai 15 anak muda timor timur meminta suaka di kedutaankedutaan asing. Sasaran mereka jelas: untuk menjaga perhatian internasional tetap terfokus pada perjuangan mereka sambil meminimalkan risiko konfrontasi dengan militer Indonesia. Insiden terbesar terjadi pada No vember ketika sekitar seratus orang timor timur, bersama dengan beberapa mahasiswa Indonesia, mendatangi kedutaan Belanda dan Rusia, meminta dukungan bagi referendum kemerdekaan. Sebagai tanggapan, pemerintah memobilisasi orangorang timor timur yang proIndonesia untuk menggelar demonstrasi tandingan. Bentrokan terjadi antara kedua pihak, dan duta besar Belanda sedikit terluka dalam huruhara itu. Presiden Soeharto, mungkin karena memikirkan ambisi internasionalnya yang lebih tinggi, mengirimkan permintaan maaf pribadinya kepada duta besar tersebut.
Ketegangan yang meningkat yang disebabkan oleh perpaduan antara agitasi yang semakin besar di Jakarta dan reaksi kemarahan banyak orang Islam Indonesia ini memperlihatkan bahwa Indonesia mungkin merasakan tekanan yang semakin besar untuk mencari pemecahan yang paling tepat atas masalah timor timur tersebut. Selama tahun ini tidak ada tanda bahwa pemerintah akan bergeser dari sikap kerasnya, namun Soeharto mungkin mulai merasa bahwa otonomi, jika bukan referendum kemerdekaan, merupakan jalan terbaik untuk mengeluarkan kerikil yang sangat mengganggu tersebut dari dalam sepa tunya.
Dampak sampingan penting dari intensifikasi persoalantimor timur ini adalah penolakan australia terhadap calon duta besar Indonesia, Jenderal h. B. L. Mantiri, yang secara ter buka membela penanganan pemerintahnya atas pembantaian Santa Cruz. Sebaliknya, hubungan Indonesiaamerika semakin membaik dengan diterimanya Presiden Soeharto di Gedung Putih pada Oktober. Kebutuhan Soeharto akan pengakuan yang semakin besar sebagai seorang pemimpin asia dan dunia berkembang sesuai dengan hasrat Clinton akan hubungan perdagangan yang lebih terbuka. Sebagaimana yang dituliskan New York Times dalam kepalaberitanya yang provokatif: Politik Riil: Mengapa Soeharto Diterima dan Castro Ditolak. Februari 1996
