DARI LANGIT - 38

untuk tujuan saya di sini, tiga negara bisa dianggap pen

ting: Korea Selatan, Indonesia, dan thailand. Pembangunan kapitalis sangat berhasil selama sekitar dua dekade di ketiga negara ini. Rezimrezim militer memainkan peran yang penting da lam sebagian besar sejarah modern mereka.

Korea Selatan dan thailand sekarang ini demokratis. Ind onesia, meskipun keterbukaan politik telah sering disuarakan sela ma hampir satu dekade, tidak mengalami gerakan politik yang riil ke arah demokrasi. Indonesia, dalam perbandingan ini, dengan demikian bisa dianggap sebagai kasus kontrol, yang sa ngat berguna bagi kita untuk memahami mengapa sebuah per eko nomian kapitalis yang berhasil gagal melakukan demo kra tisasi. argumen saya di sini adalah bahwa kapitalisme merupakan syarat yang diperlukan bagi demokrasi. Namun, ia bukan syarat yang memadai, karena demokratisasi memerlukan lebih dari sekadar infrastruktur sosioekonomi.

Ulasan Teoretis: Kapitalisme dan Demokrasi

Banyak masyarakat kapitalis yang bukan merupakan demokrasi. Se mua demokrasi adalah kapitalis. tidak satu pun masyarakat sosialis yang pernah memiliki demokrasi.

Faktafakta sederhana ini mungkin merupakan pernyataan empiris terkuat yang bisa diberikan seseorang untuk mem perlihatkan bagaimana kapitalisme dan demokrasi berhubungan secara positif. Namun, untuk yakin, diperlukan lebih dari se kadar eksposisi faktual: hubungan antara kapitalisme dan dem okrasi perlu diteguhkan dalam teori.

Dalam hal ini, tiga kelompok argumen dari para teoretisi ka pitalisme, seperti F. a. hayek, Milton Friedman, Joseph Schumpeter, Peter Berger, dan Max Weber, merupakan argumenargumen yang paling menarik. Kelompokkelompok ar gumen ini tentu saja saling terkait, namun pembedaan kon sep tual diperlukan untuk memperlihatkan kekuatan masingmasing. argumen pertama bertolak dari premis bahwa negara mo

dern (otoriter atau tidak) merupakan penggumpalan kekuasaan terbesar dalam sejarah manusia. argumen ini menyatakan bahwa karena kekuasaannya yang begitu besar, negara modern cen derung semakin memperluas dirinya ke dalam masyarakat, ke cuali jika ia dibatasi oleh pembatasanpembatasan insti tu sional.

Sebuah perekonomian kapitalis, pun yang tunduk pada bera gam regulasi, menciptakan zona sosialnya sendiri yang meng hadapi negara sebagai suatu realitas yang relatif indep enden. apapun kontrol negara yang lain, hal itu tidak sepenuhnya mengontrol zona ini, yang ipso facto membatasi kekuasaan negara. Dengan kata lain, zona ini mempermudah pemberian batasbatas terhadap kecenderungan inheren negara modern untuk semakin memperluas kekuasaannya ke dalam masyarakat. Karena itukarena demokrasi pada dasarnya meru pakan sebuah sistem yang membatasi kekuasaan negara kapitalisme mendorong perkembangan demokrasi.

Sosialisme, sebaliknya, sangat memperkuat kekuasaan negara modern yang sudah kuat dengan membiarkannya menjadi pengontrol sebagian besar perekonomian. Ia tidak mendedahkan pe misahan (ekonomi) dasar antara negara dan masyarakat, yang tanpanya tindakan politik yang independen dari yang terakhir ini menjadi mustahil. Semakin besar negara diberi kontrol terhadap perekonomian, semakin kecil kemungkinan demokrasi untuk berjalan, hingga hal ini mencapai titik tertentu di mana demokrasi akan menjadi samasekali mustahil. Jadi, seba gaimana yang dengan tepat dikemukakan hayek, semakin anda mensosialiskan keseluruhan perekonomian, maka anda akan semakin dekat pada jalan perbudakan.

argumen kedua menjelaskan bahwa dari rahim kapitalisme kaum borjuis terlahir, dan menuntut halhal tertentu untuk berkembang, seperti legalitas dan usaha individu otonom. tuntutantuntutan ini (dalam katakata Schumpeter, skema halihwal [kaum] borjuis), jika kaum borjuis tersebut menjadi le bih besar dan lebih kuat sebagai sebuah kelompok, akan menghamparkan batasbatas pada negara menyangkut apa yang bisa dan tidak bisa ia lakukan. Schumpeter mengem u kakannya sebagai berikut:

Skema halihwal [kaum] borjuis membatasi wilayah politik dengan membatasi wilayah otoritas publik; pemecahannya ada dalam ideal negara yang ramping yang hadir terutama untuk menjamin legalitas borjuis dan memberikan kerangka yang kuat bagi usaha individu yang otonom di semua bidang.

Kapitalisme dengan demikian mendorong demokrasi dengan melahirkan kaum borjuis. Marx, dalam 18th Brumaire, menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu (yakni krisis), kaum borjuis akan menyerahkan dirinya kepada Leviathan, sebuah negara Bonapartis, untuk bertahan hidup. untuk men yelamatkan hartanya, ia harus mengorbankan mahkotanya. Schumpeter, tentu saja, tidak menyangkal hal ini. Namun, baginya, di masa normal, skema halihwal borjuis tersebut akan me munculkan dorongan ke arah demokratisasi.

Penting untuk dicatat bahwa para teoretisi demokratisasi belakangan ini tidak banyak bicara tentang kaum borjuis lagi. Sebaliknya, mereka menggantinya dengan jenis orangorang baru dengan istilah baru: kelas menengah, masyarakat sipil. Ba gai manapun, ini bukan suatu penyimpangan konseptual yang substansial dari Schumpeter. hal itu hanya merupakan suatu perluasan konsep kaum borjuis, dari penekanan sematamata pada kepemilikan sarana produksi ke sesuatu yang lain (misalnya, jumlah penghasilan, tingkat pendidikan, kepemilikan barangbarang tertentu, dll.). halhal yang lain sama: kelas menengah tersebut menuntut halhal yang sama sebagaimana yang diinginkan oleh kaum borjuis Schumpeter.

argumen ketiga menyatakan bahwa kapitalisme bekerja se cara lebih baik dalam sebuah lingkungan politik yang rasional dan dapat diprediksikan. Ia menghendaki administrasi rasionallegal. Pemerintahan nondemokratis, dalam jangka panjang, dalam istilah Weber, akan merusak dasar kalkulabilitas yang sangat penting bagi kapitalisme.

Pemerintahan otoriter mungkin memberikan rasionalitas dan kepastian (kadang lebih baik ketimbang yang diberikan sebuah pemerintahan demokratis), yang membantu mengembangkan kapitalisme. Namun, sampai titik ketika kapitalisme menjadi semakin kuat, logika rasionalitas, kepastian, legalitas tersebut akan menciptakan dinamikanya sendiri yang akan meruntuhkan cengkeraman otoritarianisme. Sebuah rezim otoriter yang mengakui supremasi hukum, yang tidak meng ubah aturanaturan dasarnya setiap hari, yang mengizinkan diskusidiskusi rasional tentang isuisu ekonomi penting, hanya perlu satu langkah kecil menuju demokratisasi.

Diperlukan Lebih dari Sekadar Kapitalisme argumenargumen di atas bersifat struktural (secara ekonomi deterministik). Gagasan dasar mereka adalah bahwa kapitalisme per lu bagi demokrasi; kapitalisme memberikan prasyaratpra syarat sosioekonomi bagi kebebasan politik untuk ber kem bang.

Demokratisasi, sebagai sebuah hasil politik, terjadi di tempat, waktu, dan situasi tertentu. Ia merupakan suatu proses (seringkali panjang dan menyakitkan) yang dengannya prasyaratprasyarat struktural diaktualisasikan menjadi realitas politik. Dengan demikian, diperlukan lebih dari sekadar faktorfaktor struktural bagi berkembangnya demokratisasi. hayek, Weber, Schumpeter: argumenargumen mereka dengan dem ikian harus disertai oleh argumenargumen yang lebih menjelaskan tentang prosesproses demokratisasi tertentu di tempat, waktu, dan situasi tertentu.

Dalam hal ini, argumenargumen kaum transisionis (misalnya, Juan Linz, huntington) mengisi gap tersebut. Bagi mereka, demokratisasi, sebagai sebuah proses, melibatkan lebih banyak faktor seperti strategi, tindakan, para pemimpin, pilihan, keberuntungan.

Kelemahan utama kaum transisionis telah umum dikenal: mereka cenderung berbicara tentang terlalu banyak faktor. Ketika kita membaca karyakarya beberapa transisionis, akan sangat beruntung jika kita tidak tersesat dalam belantara faktor. untuk menghindari hal ini, secara konseptual kita perlu memilih hanya dua atau tiga faktor dalam penjelasan kita.

Di sini faktorfaktor yang saya yakin merupakan faktorfaktor yang paling penting dalam menjelaskan demokratisasi ada lah kepemimpinan, lembaga politik (sistem kepartaian, parlemen), dan persoalanpersoalan sosial (termasuk perang dan perpecahan sosial).

Kepemimpinan karena proses mengubah sistem politik, pada puncaknya, selalu diikuti oleh berbagai jenis krisisdan periode krisis, sebagaimana ditegaskan Ralf Dahrendorf, adalah periode di mana para pemimpin lebih penting ketimbang ketika berada dalam masa normal.

Lembagalembaga politik karena realitas kekuasaan terejawantah dalam (atau tersalurkan melalui) jabatan eksekutif, militer, dan partaipartai.

Persoalanpersoalan sosial karena sebuah bangsa yang begitu terpecahbelah dalam halhal yang fundamental memberi kesempatan bagi para demagog dan eliteelite politik konservatif un tuk mengarahkan kepentingan rakyat ke tujuantujuan tertentu yang tidak kondusif bagi demokrasi.

Bersama kapitalisme, perpaduan ketiga faktor ini sangat mungkin akan menentukan apakah demokrasi akan berkembang atau tidak.

Tingkat Satu: Peran Kapitalisme

Demokratisasi terjadi di Korea Selatan pada akhir 1980an, di thailand pada awal 1990an. Bagaimana kita menghubungkan hal ini dengan kapitalisme dalam suatu cara sebagaimana yang diandaikan oleh teori di atas

Pertamatama kita dapat menyatakan bahwa ketika Park Chunghee dan para pelaku kudeta thailand merebut ke kuasaan, mereka tidak menundukkan semua bagian masyarakat di bawah kontrol negara, sebagaimana yang lazim dilakukan oleh ka um revolusioner Marxis. Mereka memperkuat negara melalui saranasarana otoriter, namun kontrol mereka samasekali ti dak total.

Sistem yang mereka ciptakan, meminjam istilah Robert Scalapino yang menarik, adalah sistem otoritarian pluralis. Mereka menerapkan peraturanperaturan yang sangat keras untuk menjaga persatuan dan memobilisasi dukungan, namun mereka tidak sepenuhnya membunuh pluralisme sosial. Dan yang paling penting: mereka membiarkan sebagian besar perekonomian kapitalistik.

Faktafakta ini penting dalam kaitannya dengan perkembangan demokrasi berikutnya. Di Cina dan Vietnam di bawah kaum sosialis (sebelum reformasi ekonomi), kontrol negara total. Dengan mensosialiskan seluruh perekonomian, mereka menempatkan baik politik maupun ekonomi dalam satu tangan. Karena itu, dalam katakata Bergerian, mereka sangat menggelembungkan kekuasaan negara, dan dengan demikian mengikis kemungkinan berkembangnya kekuatankekuatan tandingan, yang sangat penting bagi demokratisasi. apa yang terjadi pada rakyat Cina dan Vietnam di bawah kekuasaan komunis adalah ketidakbebasan sepenuhnya. Di Korea Selatan dan thailand bukan itu yang terjadi. Kapitalisme, sebagaimana yang diperlihatkan oleh teori kita di atas, memelihara zonazona sosial yang di dalamnya interaksiinteraksi yang otonom di antara ber bagai orang dimungkinkan. Individuindividu membentuk perusahaanperusahaan bisnis, melakukan perjalanan ke luar negeri, mengembangkan karier, mengundang para ahli asing, bekerja untuk perusahaanperusahaan internasional: semua ini bisa dilakukan tanpa terlalu banyak campurtangan negara.

Mereka mungkin tidak bisa mengkritik otoritas, namun mereka (atau setidaknya sebagian besar dari mereka) bebas melakukan halhal yang lain. untuk berhasil dalam kehidupan mereka, mereka tidak harus menjadi pelayan negara sebagaimana yang terjadi pada rakyat Cina dan Vietnam.

Dengan kebebasan yang relatif cukup di wilayah ekonomi dan sosial, dapat dikatakan bahwa akan lebih mudah bagi Korea Selatan dan thailand untuk menjadi demokratis. Kebebasan, sebagaimana yang dikemukakan Milton Friedman, dalam jangka panjang tidak mungkin dipilahpilah. Begitu kita memiliki kebebasan di wilayah ekonomi, kita cenderung mencari jalan untuk meraih kebebasan di wilayah politik.

Selain fakta tentang sistem otoriterpluralis ini, kita juga bisa menyatakan bahwa para jenderal di Korea Selatan dan thailand tidak secara pasif membiarkan kapitalisme berjalan; mereka mendorongnya untuk berkembang sampai tingkat yang tak terbayangkan pada 1960an dan awal 1970an. Keberhasilan besar Korea Selatan dan thailand sekarang ini telah umum dikenal. Dari 1965 hingga 1970, ratarata pertumbuhan GDP di Korea Selatan adalah 9,5%, thailand 7,2% (dari 1980 hingga 1987 pertumbuhan tersebut adalah 8,6% dan 5,6%). Bersama dengan kemajuan ini, struktur dasar perekonomian mereka berubah. Pertanian semakin kurang memiliki andil terhadap total produksi domestik mereka. Industriindustri manufaktur dan sektor jasa tumbuh lebih kuat dan menyerap para pekerja lebih banyak ketimbang yang terjadi dua dekade yang lalu.

Pada akhir 1980an, GNP per kapita Korea Selatan hampir mencapai $3.000, dan thailand sedikit kurang dari $1.000. Kemajuan pembangunan kapitalis ini dapat dipastikan memperkuat posisi kaum kapitalis. hal ini sangat jelas di thailand: pada 1963 tidak ada satu pun pengusaha di kabinet; namun pada 1969 proporsi para pengusaha di kabinet adalah 4%, pada 1974 9,7%, dan pada 1986 (dalam kabinet kelima Jenderal Prem) 47,7%.

Selain itu, pembangunan kapitalis ini dengan cepat memperluas kelas menengah (yang, sebagaimana dijelaskan Schumpeter di atas, seringkali membutuhkan suatu skema halihwal yang tidak cocok dalam sistem otoriter apapun). Sebuah survei pada 1987 mencatat bahwa sekitar 65% rakyat Korea Se latan menganggap diri mereka sebagai bagian dari kelas me ne ngah. Di Bangkok, thailand, terdapat 1.800.000 orang yang bisa dianggap sebagai kelas menengah (31% dari populasi kota itu, 1986).

Sekali lagi, thailand merupakan contoh yang paling jelas dari konsekuensi politik perluasan kelas menengah ini. Pada Februari 1991, dipimpin oleh Jenderal Suchinda, militer memaksa Perdana Menteri Chatichai untuk turun, dan sekali lagi memperluas apa yang dalam sejarah negeri itu umum dikenal sebagai lingkaran politik yang keji. Kudeta Suchinda tersebut mengakhiri satu dekade rezim semidemokratis dan (ketika pada april 1992 ia akhirnya menjadi perdana menteri dan menempatkan iparnya sebagai pemimpin militer) menggantinya dengan sebuah pemerintahan yang lebih otoriter yang dijalankan oleh suatu elite kekuasaan yang lebih seragam.

Pada aprilMei 1992 sesuatu yang baru terjadi dalam politik thailand: rakyat (yang selama berdekadedekade di anggap pasif, apolitis) turun ke jalanjalan Bangkok memprotes Suchida dan menuntut demokrasi. Militer menghantam, namun ak hirnya, setelah 3 hari terjadi kekerasan, para demonstran tersebut menang dan Suchida turun tahta, yang membuka jalan bagi demokratisasi sebenarnya.

Siapa orangorang yang melawan para pelaku kudeta militer dari jalanjalan Bangkok tersebut Menurut sebuah survei, 60% dari orangorang itu bergelar sarjana muda, 50% bekerja di perusahaanperusahaan swasta, 50% berpenghasilan sebulan di atas 10.000 baht. Pendeknya, mereka adalah para anggota kelas menengah.

Di Korea Selatan, sebagaimana yang dikemukakan heemin Kim, kelas menengah merupakan kelompok terakhir yang bergabung dengan koalisi antipemerintahan otoriter. Koalisi tersebut terdiri atas para mahasiswa radikal, para pekerja, dan para politisi (dua Kim) yang memelopori gerakan demokratis. Namun, salah satu alasan penting mengapa Jenderal Chun Doohwan tidak sepenuhnya menumpas gerakan ini sejak permulaan, kecuali dalam persoalan Kwanju, adalah kecemasan akan munculnya reaksi luas dari kalangan kelas menengah yang menentang tindakan seperti itu. Dan pada titik kritis transisi demokratis tersebut, kelas menengahlah yang mendu kung koalisi Kim youngsam dan Roh taewoo untuk memenangkan pemilu.

Demikianlah kelas menengah di thailand dan Korea Selatan membantu mendorong demokrasi berkembang. Karena itu, pada titik ini, kita bisa melihat dalam bentuk yang lebih langsung bahwa kapitalisme (rahimnya sangat subur untuk mela hirkan kelas menengah) berhubungan dengan demokrasi.

Sebagian pengamat mungkin menyatakan bahwa kadang kelas menengah, untuk menjaga stabilitas, memilih untuk berdiri di belakang seorang penguasa yang otoriter, paling tidak untuk jangka pendek. hal ini mungkin benar, dan hal ini membawa kita kembali pada perbedaan antara Marx dan Schumpeter tersebut. Karena kita telah mengulas hal ini di atas, kita tidak perlu mengulang lagi di sini.

apa yang bisa kita katakan di sini adalah bahwa meskipun hal itu benar, sebuah sistem otoriter yang menerima sebagian nilai dan standar kelas menengah sebagai imbalan dukungan politik jauh lebih mudah untuk terdemokratiskan nantinya dibanding suatu sistem yang didasarkan pada gagasan ambisius dan pseudoilmiah dari segelintir elite neurotik yang hanya memikirkan dukungan terhadap polisi rahasia, partai, dan apa rat birokratis mereka. Bayangkanlah perbedaan antara Sin g apura di bawah Lee Kuan yew dan uni Soviet di bawah Stalin (lupakan sejenak perbedaanperbedaan dalam hal eko nomi).

Tingkat Dua: Peran Faktor-faktor Lain

Sebelum kita bergerak lebih jauh, menarik untuk melihat kasus Indonesia. Soeharto, seperti Park Chunghee, Chun Doohwan, dan para jenderal thailand, tidak bertindak sebagaimana kaum Marxis ketika ia merebut kekuasaan pada akhir 1960an. Sampai tingkat tertentu, konsep otoriterpluralis juga bisa diterapkan pada rezim yang ia bangun. Dan, sebagai hasil dari pembangunan kapitalis yang berhasil, kelas menengah negeri itu juga berkembang dengan cepat.

Dengan demikian, prasyaratprasyarat struktural bagi demok ratisasi ada di sana. Namun Jakarta belum pernah mendapatkan sesuatu yang lebih dari sekadar janjipalsu keter bukaan. Di sini argumen kita berlaku: kita perlu lebih dari se ka dar penjelasan struktural untuk memahami sepenuhnya pro ses demokratisasi.

Seorang strukturalis yang keras kepala dapat dipastikan akan mengemukakan dua argumen. Pertama, pembangunan kapitalis di Indonesia bagaimanapun tidak sangat berhasil sebagaimana di Korea Selatan dan thailand. GNP per kapita negeri ini hanya sekitar 3/5 GNP thailand dan 1/5 GNP Korea Selatan. Indonesia masih harus mencapai suatu tingkat kemak muran agar kebebasan menjadi suatu pilihan yang lebih realist is.

Kedua, demokratisasi yang sebenarnya mungkin belum terjadi, namun jelas salah jika mengatakan bahwa sejauh ini tidak ada tekanan ke arah itu. Sebagaimana yang dikemukakan andrew MacIntyre, karena pembangunan kapitalisnya yang cepat, kaum borjuis negeri itu menjadi lebih kuat dan semakin ingin menentang kebijakan pemerintah. Juga terdapat kompetisi (in ternal) yang lebih besar di kalangan elite dalam proses pembuatan keputusan. Kelas menengah sekarang ini lebih asertif dan atmosfer perdebatan publik lebih baik dibanding sepuluh tahun yang lalu. Pendeknya, kapitalisme yang semakin luas tersebut telah memunculkan berbagai tekanan ke arah demokratisasi. Bersama waktu, tekanantekanan ini hanya mungkin menjadi lebih besar.

argumenargumen ini masuk akal, dan semua ini sangat

memp erkuat posisi sang strukturalis yang keras kepala tersebut.

Namun, untuk memperlihatkan bahwa posisi eklektik kita lebih baik dan lebih kaya, kita harus menjabarkan kasuskasus khusus di mana faktorfaktor seperti kepemimpinan, lembaga politik, dan persoalanpersoalan sosial penting.

Dalam hal ini, mari kita kembali ke thailand dan Korea Selatan. Di thailand, terdapat para pemimpin oposisi seperti Chamlong Srimuang dari Palang Dharma (yang dulunya adalah gubernur Bangkok) yang bersedia untuk berada di pinggiran mempertaruhkan hidup mereka demi memperjuangkan kebebasan. Pada saat genting ketika Jenderal Suchinda nyaris menang, Chamlong turun ke jalan, hampir sendirian, menuntut bahwa ia tidak akan makan apapun kecuali jika demokrasi dipulihkan. tindakan Chamlong yang berani dan a la Gandhi ini mem ba ngunkan kelas menengah Bangkok, yang kemudian meleng serkan Suchinda.

Di Korea Selatan, kita memiliki Roh taewoo dan dua Kim. Kim Daejung dan Kim youngsam, sejak era Park Chunghee, merupakan simbol dan panji oposisi. Keduanya terus menjaga api perubahan bahkan di masamasa paling sulit di bawah pemerintahan otoriter. Jenderal Roh taewoo, bagian dari kekuasaan yang kemudian menjadi seorang reformis, berhasil memimpin negerinya sepanjang jalan sempit transisi: di satu sisi, dia memberi jaminan stabilitas pada militer, sehingga reaksi keras terhadap para demonstran bisa sangat dikurangi; di sisi lain, ia menerima tuntutantuntutan dasar koaliasi antipeme rintahan otoriter tersebut (dengan menawarkan delapan poin kompromi) yang menjadi pembukaan terbesar demo kratisasi. Roh, dengan kata lain, membuka kemungkinan bagi suatu jenis perubahan yang disebut Profesor huntington seba gai

transplacement.

Di akhir The Third Wave, huntington menulis: Pemb angun an ekonomi memungkinkan demokrasi; kepemimpinan politik menjadikannya nyata. Roh taewoo, dua Kim, Chamlong Srimuang: tindakantindakan mereka merupakan salah satu contoh bagaimana kepemimpinan penting. Mereka membantu mengubah prasyaratprasyarat sosioekonomi menjadi realitas politik.

Dalam hal lembagalembaga politik, kita bisa melihat bahwa di thailand militer, sebagai sebuah lembaga politik kunci, terbagi ke dalam dua faksi, yakni Kelompok 5 dan Kelompok 7. Perpecahan ini memperlemah cengkeraman otoritarianisme dan membuka ruang bagi berbagai gerakan dan gerakan tandingan di kalangan elite berkuasa yang mengundang reaksi dari orangorang luar untuk bergabung, dan dengan demikian memperluas arena partisipasi politik.

Selain perpecahan militer ini, kita memiliki faktor kelembagaan lain yang penting, Kerajaan dan Rajanya yang bijak dan kharismatik. Bersama Juan Carlos I dari Spanyol, Raja Bhumibol mungkin bisa disebut sebagai contoh terbaik dalam sejarah politik abad ke20 tentang bagaimana sebuah lembaga lama bisa memainkan peran konstruktif dalam membantu neg erinya menghadapi pergolakan politik besar. Raja Bhumibol membantu negeri itu untuk tidak tenggelam ke dalam titiktitik ekstrem; ia dengan demikian memberikan suatu kerangka stabilitas yang mungkin berfungsi sebagai dasar bagi terobosan politik penting, yang benarbenar ia lakukan pada aprilMei 1992.

Di Korea Selatan, dengan matinya Park Chunghee pada 1979, legitimasi koalisi yang berkuasa merosot. Militer ternyata tidak solid dan kuat di bawah Chun Doohwan. Chun memang mampu membubarkan partaipartai politik dan membubarkan para pemimpinnya. Namun sebagai gantinya ia harus memberikan semacam kompromi, yakni bahwa ia hanya akan berada di tampuk kekuasaan selama 7 tahun, dan bahwa di akhir masa jabatannya ia akan memastikan bahwa pemilu yang bebas dilaksanakan untuk memilih pemimpin negeri itu berikutnya. Sebagaimana yang kemudian terjadi, pemilu yang bebas memang dilaksanakan; Roh taewoo memenangkan pemilu itu, dan kemudian, seperti yang telah kita lihat sebelumnya, memimpin negeri itu masuk ke dalam demokrasi.

Dengan membandingkan thailand dan Korea Selatan dengan Indonesia, penting untuk dicatat bahwa faktorfaktor kepe mimpinan dan kelembagaan dalam yang pertama hampir tidak ada dalam kasus yang kedua. Militer sebagai sebuah lembaga tetap solid, padu di bawah satu orang. terutama karena hal ini, Soeharto, tidak seperti Chun Doohwan, tidak pernah terpaksa untuk menerima pembatasan apapun terhadap kekuasaannya.

Indonesia masih menunggu munculnya seorang pemimp in seperti Roh taewoo. hingga dua atau tiga tahun yang lalu sebagian orang berharap bahwa figurfigur kuat seperti BennyMoerdani, atau Eddy Soedradjat, atau Rudini, akan menjadi seorang pembaharu dan, dari dalam, mengikis kekuasaan Soeharto dan, dengan bekerjasama dengan kekuatankekuatan demokratis di luar pemerintah, menggiring negeri itu menuju jalan transplacement. Sekarang kita sadar bahwa harapan tersebut hanyalah ilusi.

Selain itu, Indonesia mengalami satu hal yang tidak dialami oleh thailand maupun Korea Selatan: perpecahan masyarakat yang mendalam berdasarkan garis primordial. Inilah faktor problem sosial yang menjadikan demokratisasi, meskipun bukannya tidak mungkin, agak sulit berjalan maju. Persoalan ini terlalu sering ditulis, dan karena itu tidak perlu diulangi di sini.

tentu saja kita bisa menyebut berbagai tindakan, peristiwa,

dan kejadian lain yang lebih banyak untuk menjelaskan demokratisasi. Namun, pada titik ini, apa yang telah dijabarkan di atas mungkin memadai dalam mendukung argumen eklektik kita.