DARI LANGIT - 54
KONFLIK aNtaRaGaMa DI MaLuKu telah berlangsung setahun le bih. Korban yang tewas sudah lebih seribu jiwa, sementara jumlah penduduk yang terpaksa mengungsi, menurut kabar terakhir, setidaknya sudah dua ratus ribu orang. hingga sekarang tandatanda perdamaian masih simpangsiur.

Kita juga tahu bahwa bukan cuma di Maluku hal demikian pernah terjadi. Di beberapa daerah bentuk dan skala konflikmemang berbedabeda, tetapi tingkat keberingasan berbagai konflikituhampirsama.Satukelompokmenyerang,membakar,atau membantai kelompok lain. Lupus est homo homini, manusia yang satu menjadi serigala bagi manusia lainnya.

Pertanyaan Tak Terjawab

Bagaimana kita menjelaskan munculnya konflikkonflik ituMengapa saat ini berbagai kelompok dalam masyarakat begitu garang terhadap kelompok lainnya Kenapa perseteruan atas dasar agama dan etnik kembali bermunculan seperti cendawan di musim hujan, baik di pelosokpelosok desa maupun di kotakota yang relatif besar seperti ambon, Sambas, bahkan Jakarta Mengapa ia terjadi sekarang, sebuah periode di mana justru Sang Demos harus bersukacita menyambut datangnya era baru dan lepasnya mereka dari belenggu sistem otoriter

Pertanyaanpertanyaan seperti itu sangat penting untuk dijawab sekarang. Dalam jangka panjang, berbagai persoalan yang ada akan sulit diselesaikan secara tuntas kalau kita tidak me ngerti apa yang sesungguhnya terjadi, apa penyebabnya, dan bagaimana proses terjadinya. tanpa penyelesaian yang tuntas, konflikkonflik seperti itu, seperti kata Goenawan Mohamad beberapa saat lalu, pada akhirnya akan melemahkan da sardasar sistem demokrasi yang baru saja mulai kita kembangkan. Masyarakat akan kecewa pada demokrasi, dan diamdiam mulai merindukan kembalinya zaman lama yang tenteram dan teratur.

Namun sayangnya, kalau kita membaca berbagai media massa dalam setahun terakhir ini, bahkan sejak beberapa tahun sebelumnyasaatberbagaikonfliksemacamitumulaibermunculan, di Situbondo dan tasikmalaya misalnya, penjelasanpenjelasan yang ada sangat lemah dan cenderung berputarputar di tempat.

Dari segi tanggungjawab keilmuan, kaum ilmuwan sosiallah yang sebenarnya harus tampil ke depan dan memberi jawabanjawaban yang memuaskan. tetapi sampai sekarang semua itu masih berupa harapan. Ironisnya, banyak di antara mereka malah mengambil jalan pintas dengan ikutikutan memakai teori konspirasi dan menyerukan adanya hantuhantu provokator di balik segala perkara yang kita hadapi. Penjelasan seperti ini hanya mencerminkan kemalasan berpikir dan secara politik sebenarnya cukup berbahaya, sebab ia justru semakin mendorong terciptanya sebuah situasi di mana setiap orang akan saling menuduh dan mencurigai.

Ilmuwan sosial memang telah berusaha mendudukkan masalah dengan lebih baik. tetapi penjelasanpenjelasan yang di kemukakan terus mengulang apa yang sudah dikatakan berkalikali. Mereka cenderung berkata bahwa akar masalah segala perkara yang ada terletak pada soal kesenjangan ekonomi, keadilan, atau pengalaman penindasan di masa Orde Baru. tematema semacam inilah yang terus di bolakbalik tanpa dirinci lebih jauh.

Lebih jauh lagi, dihadapkan pada faktafakta sederhana, jawabanjawaban seperti itu dengan cukup mudah bisa ditolak. Misalnya, dari fakta umum menurut indikator tertentu (Indeks Gini) kita tahu bahwa selama 25 tahun terakhir, sebelum jatuhnya Soeharto, distribusi ekonomi cenderung konstan, tidak membaik atau memburuk, berkisar antara 0,32 dan 0,35. Dalam soal ini, seorang ekonom kawakan australia, Prof. hal hill, pernah berkata bahwa apa yang dicapai oleh pemerintahan Orde Baru selama lebih dari dua dekade merupakan a resounding success.

Selain itu kita juga tahu bahwa persoalan kesenjangan justru lebih tajam di kotakota besar, bukan di daerahdaerah rawan konflik seperti Ambon, Ternate, Sambas, Tasikmalaya,dan Situbondo. Dan selama krisis ekonomi dalam dua tahun terakhir, justru daerah yang jauh dari pusatpusat industri dan perdagangan, seperti halmahera dan Kepulauan Maluku umumnya, yang secara relatif diuntungkan, sebab basis perekonomian mereka masih sangat bersifat agraris.

tentu saja para ilmuwan sosial penganut penjelasan ke

senjangan ekonomi masih bisa berkelit. Mereka, misalnya, bisa berargumen bahwa jika indikator yang digunakan berbeda, kesenjangan ekonomi di mana konflik sosial terjadi sebenarnyamemburuk. Namun soalnya adalah kaum ilmuwan yang berpendapat begini tidak pernah memberi penjelasan terinci apa yang mereka maksudkan dengan indikator alternatif itu dan bagaimanaiadihubungkandengankonflikkonfliketnoreligius.

Katakanlahkonsentrasiekonomi,atauyanglebihspesifiklagi, akses ke dalam dunia perbankan lokal adalah yang dimaksudkan sebagai indikator alternatif itu. tetapi adakah seorang ilmuwan sosial yang pernah mencoba memberi penjelasan empiris tentang indikatorindikator seperti ini di Maluku apakah mereka sudah mencoba membuktikan bahwa kelompok Islam di ambon misalnya, sudah semakin menguasai akses dunia perbankan lokal, dan karena itu memicu perasaan penolakan dari kaum Kristen yang mayoritas Sejak terjadi di Situbondo dan tasikmalaya beberapa tahun lalu, pernahkah para ilmuwan sosial penganut penjelasan kesenjangan ekonomi berusaha mengumpulkan faktafakta di lapangan yang bisa mendukung ar gumen mereka Saya khawatir jawaban terhadap semua pertanyaan ini adalah negatif, tidak jauh berbeda.

Kaum ilmuwan sosial penganut penjelasan semua kes alahan Orde Baru pun tidak jauh berbeda. Berbagai jawaban yang mereka kemukakan terlalu bersifat umum dan cenderung hanya menghujat masa lalu secara agak sembrono. Mereka sering lupa bahwa buat seorang ilmuwan sikap kritis dan pen olakan terhadap represi politik adalah satu hal, dan upaya untuk menerangkan peristiwaperistiwa sosial secara obyektif adalah hal lain lagi. Dari mereka kita akan sukar mengerti persisnya tindakan kesalahan seperti apa dari pemerintahan Soeharto yang berhubungan langsung dengan berbagai kerusuhan akhirakhir ini.

Katakanlah kita sepakat bahwa salah satu kesalahan besar Orde Baru adalah represi militer yang berlangsung bertahuntahun. Secara logis kita juga bisa memperkirakan bahwa tingkat represi semacam ini bervariasi di berbagai kota dan daerah, tergantung pada kemungkinan tantangan dan perlawanan yang dapat diberikan oleh penduduk di kota itu. Jadi di Surabaya, misalnya, sebuah kota besar dengan aktivitas buruh, mahasiswa, dan kelas menengah yang cukup dinamis, tingkat represi militer cenderung lebih tinggi ketimbang di ternate, Maluku utara, sebuah kota yang buat Orde Baru sangat pinggiran dan karena itu hampir tidak berarti apaapa. Singkatnya, di Surabaya kehadiran dan represi militer jauh lebih terasa ketimbang di tempat yang jauh seperti ternate.

Kalau pandangan ilmuwan sosial di atas benar, maka tentulah bukan di ternate, tetapi masyarakat Islam dan Kristen di Su rabaya yang akan saling membunuh setelah turunnya

Soeharto. tetapi fakta yang kita lihat adalah sebaliknya. Malahan, banyak dari konflik yang terjadi justru berlangsung didaerahdaerah di mana sentuhan Orde Baru sesungguhnya relatif tidak begitu intensif.

Singkatnya, pandangan yang berkata bahwa penyebab segalakonflikyangberlangsungsekarangsemuanyaadalahkesalahan rezim penguasa di masa lalu masih harus dirinci dan di buktikan lebih jauh. Para penganut pandangan ini harus menye lesaikan pekerjaan rumah mereka untuk meyakinkan kita bahwa penindasan masa lalu berhubungan langsung dengan beringasnya berbagai kelompok masyarakat saat ini.

hal itulah yang sayangnya masih belum kita lihat sampai sekarang. Orde Baru jadinya terusmenerus menjadi momok yang, ironisnya, dipakai oleh sebagian ilmuwan sosial (dan juga oleh sebagian aktivis LSM, wartawan, dan politisi) dengan sesuka hati untuk menjelaskan hampir setiap peristiwa negatif yang terjadi dalam masyarakat. Mengapa gagal

Itulah kegagalan besar kaum ilmuwan sosial saat ini. Dan itu terjadi justru pada saat pikiranpikiran segar mereka sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Penyebab kegagalan ini mungkin terletak pada fakta bahwa kaum ilmuwan sosial sekarang, teruta ma tokohtokoh utamanya (para pengamat), sudah terlalu sibuk mengisi kebutuhan yang muncul mendadak dalam era reformasi, yaitu kebutuhan akan informasi yang bersifat instant dan kontroversial. Lebih dari yang sudahsudah, waktu mereka kini sudah sangat terbatas untuk merenung secara mendalam, apalagi untuk melakukan sejumlah penelitian yang sistematis. akan tetapi mungkin juga sebabnya lebih mendalam lagi. Di zaman Orde Baru, terutama dalam 15 tahun terakhir, teoriteori yang populer di kalangan ilmuwan sosial kita (dan juga terutama di kalangan aktivis) berkisar pada varian teoriteori negara, otoritarianismebirokratik, ketergantungan, dan sosiologi kritis. teoriteori semacam ini, walau masingmasing berbeda, pada dasarnya adalah semacam sapuansapuan besar untuk menggambarkan perilaku sosialpolitik makro. Melalui teori negara, misalnya, yang terutama ingin dijelaskan adalah perilaku politik negara dan bagaimana ia dihubungkan dengan kecenderungankecenderungan besar dalam masyarakat, seperti kapitalisme, sosialisme, peradaban teknokratis, militerisme, dan otoritarianisme.

Selain teoriteori demikian, ada lagi sebuah teori lain yang ju ga sangat populer dalam beberapa tahun terakhir ini, yaitu te ori tentang masyarakat sipil (saking populernya, kita bahkan bi sa mendengar istilah masyarakat sipil atau masyarakat madani diucapkan dalam pidatopidato para pejabat hampir setiap ha ri). Secara umum, penggunaan teori ini dalam ilmuilmu so sial kita cenderung melihat masyarakat sebagai the innocent party yang berhadapan dengan negara yang represif. Masyar akat tidak dianggap sebagai sebuah entitas yang problematik. Kalautohadakonflikataupersoalandalammasyarakat,ialebih di pandang sebagai akibat penetrasi negara, atau cerminan dari mani pulasi dan pertentangan para elite yang mengendalikan ne gara. Karena itu sebenarnya tidak terlalu mengherankan jika kaum ilmuwan sosial penganut teori ini juga sangat mudah un tuk berkata bahwa konspirasi kaum elitelah yang menjadi penyebabdariberbagaikonfliksosial.Jadi,samadenganteoriteori se belumnya, teori ini pun pada akhirnya lebih memusatkan pen je las annya pada negara, yang dianggap sebagai sumber dari se ga la persoalan politik.

teoriteori seperti itu memang mungkin cukup menarik untuk digunakan sebagai dasar konseptual dalam membedah dan menjelaskan dinamika rezim Orde Baru. Dan waktu itu pun semua orang sadar bahwa persoalan politik utama adalah kuat dan dominannya negara terhadap masyarakat. Di bawah Soeharto, negara mengatur, mengintimidasi, membangun, dan memimpin masyarakat.

akan tetapi sekarang hal itu sudah berbalik 180 derajat. Saat ini, seperti yang tercermin dari konflikkonflik keras diMa luku, justru masyarakatlah, Sang Demos, yang menjadi persoalan utama yang kita hadapi. Negara memang tetap menjadi sumber masalah, tetapi bukan karena ia kuat dan dominan, te tapi justru karena ia lemah dan hampir tak berdaya untuk menjalankan perannya sebagai alat penegak hukum dan tata tertib.

Dengan demikian, tidaklah mengherankan jika teoriteori yang populer selama bertahuntahun kini tibatiba kehilangan subyek yang ingin dijelaskannya, dan kemudian kehilangan daya tariknya. Dan kaum ilmuwan sosial kita pun harus kembali mengunyah berbagai penjelasan yang bersifat sangat umum dalam menerangkan sejumlah masalah yang ada sekarang, terutamadalammenerangkanterjadinyaberbagaikonfliksosial.Karena itulah, teori tentang kesenjangan ekonomi, keadilan, dan pengalaman penindasan di bawah Orde Baru kemudian menjadi primadona di kalangan mereka.

Reorientasi

Kalau semua itu benar, maka mungkin dari situlah kita bisa mulai melihat apa yang diperlukan agar ilmuilmu sosial kembali menjadi relevan. Dalam hal ini ilmuilmu sosial harus lebih banyak lagi memusatkan perhatian mereka pada studistudi tentang masyarakat secara lebih terinci. Kalau dua dekade lalu ada seruan bringing the state back in, maka saat ini yang mungkin harus ditegaskan lagi adalah bringing the society back in. Sang Demoslah yang kini harus dikenali dengan lebih baik agar kita bisa menggambarkan berbagai peristiwa penting yang ada sekarang, atau yang akan terjadi dalam saatsaat mendatang.

Dalam upaya ini kita juga harus meninggalkan pendekatan yang mengandalkan sapuansapuan besar dalam memandang realitas, setidaknya untuk sementara. Kita harus mempelajari perilaku mikro, polapola interaksi lokal, hubungan penduduk asli dan kaum pendatang, perubahan hierarki kekuasaan di kotakotakecildanmenengah,perubahandemografisdandampaknya pada komposisi suku dan agama di sebuah komunitas, pola pengajaran guru agama di pesantren maupun di sekolah negeri, dinamika hubungan pendeta dan umatnya, tingkat resistensi kultur lokal terhadap masuknya ideide kosmopolitan, naikturunnya jumlah perkawinan campuran di sebuah daerah, dan masih banyak lagi.

Semua itu, dalam konteks sosial sekarang, sebenarnya merupakan topiktopik besar yang hanya bisa dipahami lebih jauh jika kita mau menelitinya dalam skala makro. Kalau kita bisa mengerti halhal demikian dengan lebih baik, saya yakin bahwa kita bisa mulai menjelaskan dengan lebih terinci mengapa konflikkonfliksepertiyangterjadidiMalukumengambilbentuk yang begitu keras dan berdarah.

Reorientasi fokus ilmuilmu sosial juga akan lebih berhasil jika diiringi dengan pembalikan kecenderungan yang selama ini terjadi di kalangan tokohtokoh ilmuwan sosial kita. Sadar atau tidak, mereka dalam beberapa tahun terakhir terlalu Gramscian, terlibat cukup jauh dalam kegiatan aktivisme dan proses politik dalam pengertian sempit. hal ini sesungguhnya bisa dimaklumi, sebab untuk meruntuhkan rezim yang kukuh seperti rezim Orde Baru dan membangun sesuatu yang besar dan baru (Orde Reformasi), dukungan praktis dan bersifat langsung dari setiap elemen masyarakat, termasuk kaum ilmuwan, memang sangat dibutuhkan. akan tetapi sekarang situasi telah berubah, dan tuntutan masyarakat pun menurut saya sudah berbeda. Dari para ilmuwan sekarang yang dibutuhkan terutama adalah ideide segar yang mampu menjelaskan berbagai hal yang saya singgung di atas tadi.

Singkatnya, para pentolan ilmuilmu sosial sekarang harus lebih banyak kembali ke dunianya. Dari tempat inilah mereka dapat menjelaskan peran mereka dengan lebih baik dan membantu kita semua untuk menjelaskan realitas dan menawarkan jalan ke luar dari berbagai persoalan yang ada.

9 Januari 1999