SEtELah PEMILu dua tahun silam, sebenarnya sudah bisa terbaca persoalan politik kita yang fundamental. Persoalan ini bersumber pada komposisi dukungan yang diperoleh partaipartai besar, di mana tidak satu pun di antara mereka yang memiliki suara mayoritas mutlak, sebuah kondisi yang diperlukan untuk melahirkan force majeure dalam berhadapan dengan pilihanpilihan tindakan publik. PDIP memang muncul sebagai pemenang pemilu, namun dukungan riil yang dimilikinya tidak memadai untuk membentuk pemerintahan baru.
Kita harus berhadapan dengan konsekuensi dari kenyataan politik semacam itu. Sejauh ini apa yang tampak di mata adalah po tret yang buram. Sulit mencari prestasi pemerintah yang saat ini bisa dibanggakan. Lembaga eksekutif sepertinya tidak me miliki otoritas apapun untuk melakukan langkahlangkah penting dan mengandung risiko, sementara hubunganhub ungan politik di lembaga perwakilan terusmenerus bersifat cair dan penuh kontroversi.
Sesungguhnya Presiden abdurrahman Wahid (Gus Dur) berpeluang untuk mengurangi dampak negatif dari keterpecah
KONSENSUS ELITE DAN POLITIK KEKUATAN
an politik yang kita hadapi. Dengan kekuasaan formal dan simbolik yang cukup besar sebagai presiden, ia bisa membujuk dan membentuk koalisi yang mampu menjadi poros politik untuk mendukung pemerintahannya. tapi, ternyata Gus Dur tidak memiliki kemampuan untuk itu. Bukannya memberi solusi, ia malah menjadi bagian dari persoalan itu sendiri, dan dilema transisi demokrasi yang kita alami menjadi semakin kom pleks. adakah jalan ke luar dari semua itu Salah satu jawaban populer yang sering kita baca di berbagai media bertolak dari teori konsensus elite. Menurut para pendukung teori ini, karakter transisi politik kita mirip dengan apa yang terjadi di berbagai negeri lain yang mengalami proses reforma pactada, sebuah istilah akademis untuk menggambarkan proses reformasi yang dinegosiasikan di antara kaum elite. Demokratisasi bisa berjalan maju di berbagai negeri ini karena kaum elite mem buat pakta di antara mereka dan sepakat membagi kekuasaan serta memerintah secara bersama.
Kita harus meniru proses seperti itu. Secara teknis, me nurut pendukung teori ini, proses negosiasi politik cukup mu dah dilakukan karena di negeri kita kaum elite yang benarbenar menentukan sebenarnya hanya segelintir orang. Merekalah yang harus bertemu secara rutin untuk menuntaskan ber bag ai isu besar yang ada. Inilah jalan terbaik, sebuah solusi pragmatis yang mampu membawa kita ke luar dari kebuntuan pol itik saat ini.
Buat saya, solusi lewat konsensus elite kedengarannya memang menarik. apalagi, ia memang agak sesuai dengan salah satu elemen dalam kultur politik kita yang sering menekankan konsensus, kompromi, dan dialog dalam berhadapan dengan masalahmasalah yang ada. Setiap berhadapan dengan sebuah impasse, kita selalu berseru agar para elite bertemu, berkumpul mencari jalan ke luar bersama.
Namun, betapapun menariknya solusi semacam ini, saya tetap melihat bahwa ia mengandung berbagai kelemahan yang tak terhindarkan. Salah satunya adalah masalah teknis yang ter kait dengan setiap proses pembagian kekuasaan. Bagaimana por si pembagian peran dan tanggungjawab dari segelintir kaum elite yang terlibat dalam kesepakatan itu Bagaimana perbedaan kekuatan dan dukungan riil dari tokohtokoh ini tercermin dal am perumusan kebijakan dan pengelolaan roda pemer in taha n
Dalam arena ekonomi, misalnya, pemerintah harus mengambil serangkaian kebijakan, dari penentuan anggaran tahunan, pajak, utang, nasib BuMN hingga ke hubungan kita dengan IMF dan Bank Dunia. Siapa yang bertanggungjawab terhadap apa haruskah pengambilan kebijakan terpenting dipercayakan pada tokoh PDIP dan Golkar, dua partai dengan dukungan rakyat terbesar, serta soal yang remehtemeh diberikan pada tokohtokoh PaN, PKB, PPP dan elite nonpartai Maukah mereka diberi porsi remehtemeh Bagaimana persisnya pengaturan semacam ini
Karena rumitnya, saya khawatir bahwa solusi kesepakatan elite hanya mengalihkan persoalan yang ada, bukan menyelesaikannya. Memang, persoalan teknis demikian bisa dihindari dengan asas semua untuk satu, satu untuk semua. tapi, dengan begini, kita berhadapan dengan persoalan lain lagi, sebuah persoalan yang lebih bersifat prinsipiil ketimbang sekadar persoalan pengaturan teknis kekuasaan.
Jika PDIP dan PaN misalnya, masingmasing dengan 34% dan 7% dukungan suara rakyat, diberi peran dan tanggung jawab yang sama dalam menentukan soalsoal besar yang kita hadapi, sesungguhnya buat apa lagi kita menyelenggarakan pemilu Bukankah pesta demokrasi ini justru diadakan un tuk melihat pilihanpilihan rakyat tidakkah sistem dem okrasi, se bagai sebuah metode pengambilan keputusan pu blik, diterap kan justru agar perbedaan pilihanpilihan demikian tercermin dalam proses perumusan kebijakan pemerintah, baik di lem baga eksekutif maupun legislatif
***
KONSENSUS ELITE DAN POLITIK KEKUATAN
Karena berbagai kelemahannya, saya cenderung menganjurkan agar kita berpikir secara mendalam sebelum mencoba solusi kesepakatan elite. Solusi ini hanya bisa diterima jika jalan lain memang sudah tidak ada, atau kalaupun ada, ia akan melahirkan situasi yang lebih buruk lagi.
untungnya, dalam menghadapi dilema transisi demokra si, kita sebenarnya masih memiliki pilihan lain. asumsi dasar dari solusi yang berbeda ini adalah perlunya penciptaan kekuat an riil yang bisa mendominasi panggung politik, paling tidak hingga Pemilu 2004. Persoalan politik, seperti kata Machiavelli, harus diselesaikan dengan power politics, bukan dengan nasihatnasihat moral serta imbauanimbauan normatif agar kaum elite bertemu dan membuat konsensus.
Dalam kondisi kita sekarang, persyaratan bagi munculnya kekuatan besar yang sanggup mendominasi panggung politik hanya bisa tercapai jika PDIP dan Golkar membangun koalisi bersama. Dukungan suara rakyat buat keduanya hampir mencapai 60 persen, sebuah jumlah yang memadai untuk digunakan sebagai modal politik bagi pemerintahan yang efektif. Dengan kekuatan riil yang dimilikinya, koalisi kedua partai ini dapat mengambil langkahlangkah kebijakan baru yang tegas, memberi kepastian politik dan melembagakan demokrasi.
Jalan ke luar semacam ini secara teknis lebih mudah (membagi kekuasaan di antara dua partai dengan jumlah suara hampir sama jauh lebih sederhana) serta secara prinsipiil tidak ber tentangan dengan kaidahkaidah demokrasi. Dalam hal yang terakhir ini kita harus ingat bahwa demokrasi bermula dan berakhir di kotak suara. hingga pemilu berikutnya PDIP dan Golkar memiliki hak penuh untuk memegang kendali utama roda pemerintahan di negeri kita.
Pertanyaan kita kemudian tentunya: mungkinkah koalisi de mikian terwujud Bagaimana prosesnya Bukankah PDIP dan Golkar dalam Pemilu 1999 merupakan seteru yang saling menggigit yang satu besar karena menjadi korban Orde Baru, yang lain karena menjadi alat Orde Barumungkinkah keduanya bertemu
Jawaban saya, sangat mungkin. Dalam politik tak ada kawan dan musuh abadi. Secara ideologis kedua partai ini sesungguhnya hampir tidak memiliki perbedaan mendasar. Selain itu, proses politik di lembaga legislatif yang terjadi sekarang, yaitu penentuan Memorandum Kedua dan SI MPR buat menentukan nasib Gus Dur, tampaknya sedang menggiring ter jadinya koalisi besar itu secara alamiah. Kalau proses ini berlanjut dan mandat Gus Dur ditarik kembali, Megawati otomatis akan menjadi presiden dan akbar tandjung berpeluang besar untuk menempati posisi kedua di RI. Kalau semua ini terjadi, set i daknya secara de facto PDIP dan Golkar sudah berada dalam perahu yang sama, dan perumusan koalisi besar yang dominan tinggal selangkah lagi.
tentu saja semua itu bisa gagal. Proses penentuan memo
randum buat Gus Dur dapat berhenti di tengah jalan dan kita kembali melihat dunia politik yang berputar di tempat. Di sinilah terletak peran kaum pemimpin yang mampu bertindak dan melihat jauh ke masa depan. Mampukah Megawati dan akbar tandjung menjadi historical actors, pelakupelaku sejarah yang membawa rakyatnya ke arah perubahan fundamental Beranikah mereka
Dengan kekuatan dan dukungan riil yang mereka miliki, keduanya sekarang memperoleh kesempatan emas untuk berbuat sesuatu yang sangat bermanfaat bagi orang banyak. Semoga mereka merebut kesempatan ini.
25 april 2001
