Salah satu contoh terbaik dari hal itu adalah peranan alan Greenspan. Dirut Bank Federal aS ini sering dianggap sebagai ma nusia paling berkuasa di Washington DC. Presiden dan wakilwakil rakyat di kongres bisa memainkan tarif pajak, mengi rim tentara ke Kosovo, membatasi tindakan aborsi dan sebagainya. Namun, hanya alan Greenspan yang berhak meng ambil keputusan dalam menentukan kebijakan moneter.
Dengan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga, dia bisa mengharubirukan ekonomi aS, dalam hitungan detik. uang adalah darahnya kapitalisme modern, dan tingkat suku bunga berfungsi sebagai katup yang menentukan seberapa banyak darah itu mengalir untuk memutar roda perekonomian. Kalau Greenspan gila sedikit, bursa saham di Wall Street akan gunjangganjing dan jutaan orang bisa kehilangan pekerjaan.
DEMOKRASI, ALAN GREENSPAN, DAN SEMBILAN SULAIMAN
Jika ia bertindak bijaksana, para investor akan lega dan pertumbuhan ekonomi bisa berlangsung pesat, sebagaimana terjadi dalam delapan tahun terakhir di bawah pemerintah Bill Clinton. tidak heran, tokoh pertama yang dikunjungi George W. Bush di Washington DC setelah ia dinyatakan sebagai pemenang Pemilu 2000 adalah alan Greenspan, bukan Bill Clinton atau tokohtokoh politik lainnya.
Berbeda dengan posisi seorang presiden atau para politisi di Kongres, kekuasaan Greenspan tidak berdasarkan pada pilihan rakyat. Ia memang diangkat oleh presiden dan disetujui Senat, lembaga perwakilan negara bagian. tetapi setelah itu, ia bebas melakukan apapun. Dalam hal ini, ia bertindak sebagai seorang Platonic guardian, Sang Penjaga Kemaslahatan Bersama yang terpisah dan dipisahkan dari dinamika politik. tanpa dipengaruhi suara dan desakan rakyat, ia mengelola ele men terpenting dari perekonomian amerika hanya bertolak pada apa yang dianggapnya baik dan perlu.
Selain peran alan Greenspan, contoh lainnya adalah peran sembilan hakim agung di tingkat pusat (pemerintah federal). Kesembilantokohinilahyangmengambilkeputusanfinaldalam segala hal yang menyangkut hukum dan keadilan. Di atas mereka tidak ada lagi otoritas yang lebih tinggi. Karena itu, mereka kerap disebut kalangan pers aS sebagai The Nine Solomons, Sembilan Sulaiman.
Otoritas hukum adalah fondasi tiap negara modern, sama dengan peranan uang dalam ekonomi modern. Setiap tindakan individu yang berdampak pada individu lainnya diatur dan dibatasi oleh hukum. Jadi bisa dibayangkan betapa mendasarnya kekuasaan Sembilan Sulaiman itu. Bahkan dalam pemilihan presiden pun, jika kebuntuan politik terjadi seperti kita saksikan be berapa saat lalu dalam Pemilu 2000, merekalah yang memberi keputusan terakhir untuk menentukan siapa yang berhak muncul sebagai pemenang.
Sama dengan Greenspan, hakimhakim agung ini diangkat oleh presiden dengan persetujuan Senat. tetapi, lebih dari Greenspan, mereka berkuasa praktis untuk seumur hidup. Setelah diangkat, mereka tidak dapat diganti dan tidak lagi dapat dikontrol siapapun. agar tak terjangkau desakan rakyat dan tarikmenarik kepentingan politik, mereka ditempatkan di langit kekuasaan. tidak lebih dan tidak kurang, merekalah aktoraktor yang oleh Plato, pemikir yunani klasik itu, disebut sebagai filsufnegarawan.
Keterbatasan Demokrasi
Mengapa peranan semacam itu harus ada Mengapa sistem de mokrasi modern membiarkan dua hal terpenting dalam kehidupan masyarakat, yaitu uang dan hukum, diatur oleh tokohtokoh yang tak terpilih dalam pemilu dan karena itu tidak bertanggungjawab langsung terhadap rakyat Bukankah rakyat yang paling berkuasa dalam setiap sistem demokrasi
Jawabannya sederhana. Berbeda dengan yang dikatakan JeanJacques Rousseau, filsuf romantik Prancis praRevolusi,rakyat tidak memiliki kepentingan tunggal yang bersifat umum. De ngan menyebut rakyat, kita sebenarnya menyederhanakan sebuah mozaik kepentingan yang rumit. Baik kaum pengusaha maupun pekerja, misalnya, merupakan bagian sah dari rakyat. Kedua kelompok ini adalah warganegara yang membayar pajak dan menjadi subyek yang dilindungi hukum yang sama. Namun, kepentingan keduanya bisa berbeda, atau dalam beb erapa hal tertentu mungkin berlawanan. Di antara kaum peng usaha pun, sebagaimana juga terjadi di antara kaum pekerja, ada beragam kepentingan yang tidak selalu seiring.
Bayangkan kekacauan yang akan terjadi jika arus peredaran uang harus senantiasa mengikuti dinamika kepentingan yang kompleks itu. Para politisi yang membawa kepentingan kaum pengusaha akan mendesak otoritas moneter untuk menurunkan
DEMOKRASI, ALAN GREENSPAN, DAN SEMBILAN SULAIMAN
suku bunga, tanpa peduli pada risikorisiko jangka panjang bagi keseluruhan sistem perekonomian. Para politisi yang dekat dengan kaum buruh akan melakukan desakan lain lagi. Singkatnya, tingkat suku bunga akan mencerminkan perimbangan kekuatan dan tarikmenarik kepentingan politik, bukan perimbangan faktorfaktor fundamental dalam ekonomi. Setiap ekonom tahu, hal ini dalam jangka panjang akan membawa sistem perekonomian ke tepi jurang yang terjal.
Dalam dunia hukum, akibatnya juga tidak berbeda. hukum hanya menjadi kepanjangan tangan proses politik. Para hakim akan berubah menjadi kaum aktivis yang mewakili kepentingankepentingan praktis dalam masyarakat. hukum menjadi budak rakyat, dan kelompok rakyat yang paling kuat akan menjadi tuhan yang memegang komando atas segalanya. Pada ujungnya yang akan terjadi dengan semua itu adalah hilangnya batas antara kekuasaan dan keadilan, antara kekuatan dan keb e naran.
Dengan kata lain, rakyat bukan entitas yang seragam, sempurna dan serba mulia. Ketidaksempurnaan inilah yang mengharuskan sistem demokrasi mengerti batasbatasnya dan membiarkan tokohtokoh seperti alan Greenspan dan Sembilan Sulaiman memainkan peranan vitalnya.
Demokrasi amerika tahan uji dan berjalan relatif efektif antara lain karena kesadaran akan keterbatasan demokrasi seperti itu berakar cukup dalam, baik di kalangan elite maupun rakyat umumnya.
Pelajaran
Bagi kita, itulah pelajaran berharga. Sebagai negeri yang baru mulai menciptakan dasardasar sistem demokrasi, kita harus menyadari bahwa sistem yang ideal ini memiliki sejumlah keterbatasan. Karena itu, kita memerlukan lembagalembaga tertentu, seperti Bank Indonesia dan Mahkamah agung, untuk ber peran tanpa dicampuri kekuatan rakyat maupun kekuasaan elite politik.
Sejauh ini, sayangnya, kesadaran demikian masih sering tersingkirkan oleh dinamika percaturan kekuasaan politik. apa yang terjadi pada Bank Indonesia dan proses pemilihan Ketua Mahkamah agung belakangan ini menggambarkan hal itu. Sama dengan pada eraera sebelumnya, kedua lembaga penting ini masih terlalu banyak berperan sebagai kepanjangan tangan pihakpihak di luar dirinya.
Proses penyusunan pembagian kerja serta pembatasan keku asaan memang tidak mudah, apalagi jika menyangkut halhal fundamental, seperti hukum dan uang. tetapi kita harus belajar melakukannya mulai sekarang. Kalau tidak, kapan lagi
